Pimpinan Komisi DPRD SBT Sikapi OPD Malas Saat Agenda Rapat

Foto Istimewa.**

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id – Dalam jumpa Pers yang digelar di ruang rapat Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), pada Sabtu (3/08/2019) siang. Ketua Komisi A Umar Gassam, Ketua  Komisi B Noaf Rumau, dan Ketua Komisi C Arobi Kelian. Menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten SBT yang malas menghadiri rapat komisi dalam rangka pembahasan dan evaluasi laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 yang merupakan agenda tahunan dimana sebagai syarat untuk memasuki tahap awal pembahasan APBD Perubahan 2019.

Namun agenda tersebut sepertinya harus tertunda, mengingat rapat para komisi dengan mitra kerja mereka sampai saat ini berlum terlaksana, bahkan ketiga pimpinan komisi telah sepakat menunda rapat hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.

“Bagaimana kita mau mendengar pembahasan tentang pengelolaan anggaran selama satu tahun itu, kalo pimpinan OPD tidak hadir, Oleh karena itu, komisi B resmi menyatakan sikap menutup rapat pembahasan dalam waktu yang tidak ditentukan.” ungkap Ketua Komisi B, Noaf Rumau.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini sangat menyayangkan sikap malas para OPD tersebut, menurutnya para pimpinan OPD yang banyak mengetahui tentang pengelolaan anggaran, sehingga atas perintah undang-undang DPRD berkewajiban melakukan pembahasan dan laporan pertanggungjawaban bersama para OPD.

Dalam kesempatan yang sama, ketua Komisi C, Arobi Kelian juga mengungkapkan kekesalannya terhadapa para pimpinan OPD, pasalnya diantara ketiga komisi tersebut, mitra Komisi C mayoritas yang tidak hadir.

Ketidakhadiran para Pimpinan OPD itu, membuat polotisi partai PDIP ini harus bersikap tegas, Ia menilai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan menerapkan tata tertib peraturan DPRD, yakni pemanggilan secara paksa.

“Pimpinannya ada dan sehat-sehat kok dia tidak datang, tidak ada jawaban dan alasan baik tertulis ataupun tidak tertulis, pimpinan OPD-OPD seperti ini tidak boleh mengelola Negeri ini, mereka bekerja tidak ikhlas,” Tegas Kelian.

Ia mengatakan hal tersebut merupakan puncak dari sikap lembaga, sebab kejadian seperti ini sudah sering terjadi pada setiap pembahasan triwulan/semester, sehingga jika terus dibiarkan akan berdampak buruk pada perkembangan pembangunan daerah.

“Ini cilaka (celaka) bagi negeri kalau pimpinan OPD seperti ini, oleh karena itu Kami Pimpinan Komisi sepakat menutup rapat ini,” Tegasnya

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ketua komisi A, Umar Gasam, Ia menilai kejadian seperti itu menggambarkan pemerintah daerah tidak serius mengurus hajat daerah ini.

Menurutnya, DPRD dan pemerintah daerah adalah mitra sejajar yang harus saling menghargai, namun sikap yang ditunjukan terkesan tidak menghargai.

“Saya mendesak Pimpinan DPRD untuk mengeluarkan sikap kelembagaan dan diteruskan kepada saudara bupati untuk dilakukan pembinaan yang komprehensif kepada seluruh pimpinan SKPD,” ucap Gasam. **

Ketua DPRD SBT Apresiasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi XXVIII Tahun 2019 di Namlea

Ketua DPRD SBT Agil Rumakat, SP saat menghadiri pelaksanaan MTQ ke- 28 di Kota Namlea Kabupaten Buru.** Danda/Foto
Ketua DPRD SBT Agil Rumakat dan Ketua AMPG Maluku Yusri Mahedar di arena pelaksanaan MTQ.

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), mengapresiasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXVIII Tingkat Provinsi Maluku yang dipusatkan di Kota Namlea, Kabupaten Buru.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten SBT Agil Rumakat, SP saat menghadiri pembukaan MTQ XXVIII yang dilaksanakan di alun-alun Al Buruj Kota Namlea, Jumat (14/06).

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Maluku, Kementerian Agama, Pemerintah Kabupaten Buru dan semua pihak yang telah mendukung kegiatan yang di ikuti oleh Kafilah dari 15 Kabupaten dan Kota di Bumi Upu Latu Maluku,” ucap Ketua DPRD.

Diakuinya MTQ XXVIII yang dilaksanakan di Namlea Kabupaten Buru cukup meriah. Selain sebagai wadah untuk menjalin tali silaturahmi, ivent ini juga menunjukkan betapa tingginya nilai-nilai toleransi antar umat beragama di Provinsi Maluku.

“Melalui kegiatan ini, sangat jelas terlihat tingginya nilai-nilai toleransi antar umat beragama di Maluku. Hal ini dibuktikan pada malam pembukaan, dimana kolaborasi paduan suara, dan penari tarian kolosal hampir 300 lebih, turut menyemarakkan malam pembukaan MTQ di bumi Bupolo itu. Juga kepada semua daerah semoga semuanya bisa meraih prestasi untuk daerahnya, kami ucapkan selamat dengan harapan berprestasi dan harumkan nama daerah masing-masing di pentas MTQ Tingkat Provinsi Maluku,” terang Rumakat menutupi keteranganya.

Diketahui, MTQ XXVIII Tingkat Provinsi Maluku, dibuka dengan resmi oleh Gubernur Maluku Irjenpol Purn. Murad Ismail.**

Penulis : Baim Rumadaul
Editor : Darma Kamarudin

Sering Diguyur Hujan Bula SBT Berpotensi Banjir

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id – Saat ini Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sering diguyur hujan. Hal itu menyebabkan sejumlah sungai di sana meluap dan berpotensi menyebabkan bencana banjir.
Selain itu ada beberapa bendungan di Kabupaten SBT tersebut juga memprihatinkan dan mengakibatkan rawan banjir dan bisa di pastikan bisa jebol bahkan berdampak daerah rawan  banjir salah satunya bendungan Wai Matakabu yang terdapat di Kecamatan Bula Barat.

Hal ini membuat salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Dapil Kabupaten SBT  Ridwan Ellys, saat melakukan kunjungan kerjanya di Kabupaten SBT mengingatkan Pemkab SBT dalam hal ini  pihak siaga mengantisipasi bencana banjir. Terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial dan pihak terkait lainnya untuk segera turun dan melihat kondisi yang saat ini terjadi di wilayah tersebut.

“Pemerintah Daerah melalui Intansi terkait harus mempersiapakan hal-hal yang perlu untuk penanggulangan bencana. Sehingga siap bila ada bencana,  karena aliran sungai yang ada di daerah itu sangat rawan dan berdampak sekali untuk mengantisipasinya saya harapkan ada peninjauan dari Pemerintah Daerah,” kata Ridwan Ellys kepada media ini di Bula, Sabtu (09/2/2019).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan, kepala masyarakat juga harus waspada mengantisipasi ancaman bencana banjir yang terjadi setiap saat. Terutama masyarakat yang tinggal berdekatan dengan bantaran sungai, baik bantaran Sungai Wai Matakabu dan lainnya.
“Masyarakat harus waspada, bila ada bencana siap melakukan antisipasi,” ingatnya.

Anggota DPRD asal Kabupaten SBT tersebut juga turu langsung di lokasi setempat dan meminta Pemerintah Kabupaten SBT untuk turun melihat bendungan Wai Matakabu.

“Sungai dan bendungan ini sangat membuat saya khawatirkan jika terjadi genangan air yang besar sehingga saya sampaikan untuk Pemda SBT tinjau ulang kembali bendungan yang ada di Daerah itu,” katanya.

Wakil Rakyat asal Kabupaten SBT itu sangat tegas meminta kepada pemerintah daerah agar segera meindak lanjuti bendungan.
“Jika pemda tidak ada tangapan maka perkampungan akan terkena Banjir
dan jebolnya pintu kanan bendungan tersebut,” tutupnya.