Ratusan Warga Kiandarat Demonstrasi di DPRD SBT

BULA, dprdserambagiantimur.go.id – Ratusan warga dari kecamatan kiandarat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD kabupaten Seram Bagian Timur pada, Selasa (22/9/2020). Warga mendesak bertemu dengan ketua Komisi A, Umar Gazam.

Para demostran yang terdiri dari 16 Dusun di kecamatan kiandarat ini, tiba di depan kantor DPRD  SBT sekitar pukul 15.00 WIT. Mereka menggunakan pakaian adat lengkap yakni menggunakan ikatan kain berang (kain merah,red), membawa busur dan panah serta meniup tauri.

Foto : Raja, Saneri dan Masyarakat Adat Kiandarat

Saat melakukan orasi, beberapa orator mendesak ketua DPRD SBT, Noaf Rumau, agar segera menghadirkan ketua komisi A, Umar Gazam, karena dinilai telah melecehkan nama baik raja mereka.

Selain itu, para demonstran juga meminta agar menghadirkan 6 orang warga asal kiandarat yang merupakan kelompok Simpak. Sejumlah orang ini juga dianggap telah mencemarkan nama baik desa serta pengangkatan raja kiandarat.

Dari pantauan media ini, sebelum ketua DPRD SBT, menanggapi tuntutan para demonstran tersebut, tiba-tiba kericuhan terjadi. Aksi saling dorong dan lempar tidak terindahkan, sehingga ketua dan beberapa anggota DPRD menghindari amukan warga tersebut.

Namun, kericuhan itu tidak berlangsung lama, atas bantuan raja dan  saneri kiandarat, serta aparat keamanan, sehingga berhasil meredahkan emosi dan amukan para demonstran tersebut.

Setelah memastikan emosi para demonstran mulai reda, ketua yang didampingi sejumlah anggotanya tersebut langsung menemui para pendemo.

Foto : Ketua DPRD SBT Noaf Rumau Menanggapi tuntutan demonstran

Dihadapan para warga kiandarat, Rumau mengatakan ketua komisi A, Umar Gazam saat ini tidak berada di kantor.

“Saudara Umar Gazam dan beberapa anggota DPRD yang lain sementara bertugas di Kecamatan”, jelas Rumau

Warga yang mendengar pernyataan tersebut kembali gaduh, mereka mengancam akan tetap berada di depan kantor DPRD hingga tuntutan mereka terpenuhi.

Berbagai tawaran dan saling melempar pernyataan terus terjadi.  Untuk memenimalisir kemungkinan terjadinya amukan warga berikutnya, maka atas kesepakatan bersama, raja, para Saneri serta perwakilan demonstran diperkenangkan masuk ke dalam gedung DPRD.

Foto : Tindak Lanjut Tuntutan Demonstran di Ruang Rapat Internal DPRD SBT

Ketua dan anggota DPRD,  raja, saneri dan sejumlah demonstran duduk bersama di ruang rapat Internal DPRD SBT untuk membicarakan tuntutan-tuntutan tersebut.

Rapat yang digelar lebih dari dua jam disalah satu ruang rapat DPRD tersebut menghasilkan kesepakat yang baik. Noaf Rumau menawarkan solusi kepada para pendemo agar menahan diri dan bersabar menunggu kehadiran ketua komisi A. Umar Gazam.

“kalau Saudara Umar Gazam sudah kembali dari tugasnya, saya selaku ketua akan memanggil dan bertanya kepadanya, namun terkait enam orang tersebut bukan menjadi kewenangan kami untuk memerintahkan kepolisian menangkap mereka, itu semua menjadi hak bapak-bapak semua”, jelasnya (Gia)

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melaksanakan rapat paripurna penutupan masa persidangan ke II dan pembukaan masa persidangan ke III tahun sidang 2020 pada,  Senin (07/09/2020). Rapat  dipimpin oleh wakil ketua II DPRD SBT, Ahmad Voth.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua  Noaf Rumau dan segenap anggota DPRD Seram Bagian Timur, danSekda SBT Syarif Makmur, sejumlah SKPD  serta  undangan lainnya

Untuk diketahui, terdapat 26 poin yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Puluhan  program kerja dan kegiatan rapat DPRD kabupaten Seram Bagian Timur itu, sebelumnya telah dibahas dan disetuji serta ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) beberapa hari yang lalu.

Berikut  poin-poin yang disetujui dan disampaikan pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan ke-III tahun sidang 2020.

  1. Paripurna penutupan masa persidangan ke-II tahun sidang 2020, sekaligus pembukaan masa persidangan ke-III tahun sidang 2020
  2. Paripurna penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses masa persidangan ke-II tahun sidang 2020
  3. Paripurna penyampaian rekomendasi komisi-komisi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, dan paripurna istimewa dalam rangka menyampaikan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun anggaran 2019.
  4. Paripurna penyampaian nota pengantar bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019
  5. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 dan paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi dan persetujuan DPRD  terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2019
  6. Paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi dan persetujuan  DPRD terhadap 4 buah rancangan peraturan daerah tahun 2019
  7. Kunjungan kerja alat-alat kelengkapan DPRD ke dalam dan keluar daerah
  8. Paripurna persetujuan dan penetapan  program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2020
  9. Pembentukan rancangan peraturan  DPRD tentang kode etik dan tata cara beracara badan kehormatan DPRD
  10. Paripurna pembacaan dan pembahasan laporan surat-surat  masuk
  11. Paripurna pengumuman akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati seram bagian timur masa jabatan 2016-2021
  12. Evaluasi semester ke-II pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020
  13. Paripurna penyampaian nota pengantar KUA dan PPAS perubahan ABPD tahun anggaran 2020
  14. Pembahasan KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2020 dan paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama antara  DPRD dan pemerintah daerah terhadap KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2020
  15. Paripurna penyampaian nota pengantar bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020
  16. Pembahasan rancangan peraturan daearah tentang  perubahan APBD tahun anggaran 2020 dan paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi  dan persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah  tentang perubahan APBD perubahan  tahun anggaran 2020
  17. Paripurna penyampaian nota pengantar KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021
  18. Pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 dan paripurna penandatanganan nota kesepakatan  bersama antara DPRD dan pemerintah daerah  terhadap KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021
  19. Paripurna penyampaian nota pengantar bupati terhadap rancangan peraturan  daerah tentang APBD tahun anggaran 2021
  20. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 dan paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi dan persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021.
  21. Paripurna penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah
  22. Paripurna istimewa pengresmian pengangkatan penganti antar waktu angoota DPRD sisa masa jabatan 2019-2020
  23. Agenda lain sesuai dengan kebutuhan dan penugasan
  24. Checking on the spot
  25. Reses masa persidangan ke-III tahun sidang 2020
  26. Paripurna penutupan masa persidangan ke-III tahun sidang 2020. (Gia)

DPRD SBT Laksanakan Rapat Badan Musyawarah

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur  melaksanakan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) dengan agenda membahas rancangan program kerja masa persidangan ketiga tahun sidang 2020, pada  Kamis (03/09/2020)

Hadir pada rapat tersebut pimpinan Bamus, yakni Ketua DPRD SBT, Noaf Rumau , Wakil Ketua Ahmat Voth serta anggota Badan Musyawarah lainnya.

Dari pantauan media ini, selain membahas rancangan program kerja masa persidangan ketiga tersebut, Ketua serta Anggota badan musyawarah juga membahas tentang sinergitas pemerintah daerah dengan DPRD.

Politisi partai Hanura, Fadli Elbetan dalam kesempatan tersebut mengingatkan kepada pimpinan Bamus agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait laporan pengunaan APBD tahun 2020 serta penyesuaian penggunaan anggaran.

Munawir Kubal (Kiri) Fadli Elbetan (Tengah), Wa Muhaiya (Kanan)

“Pimpinan juga dapat mengingatkan pemerintah daerah berkaitan dengan persiapan penyampaian nota keuangan APBD tahun 2021”, ungkapnya

Menanggapi pernyataan tersebut,  pimpinan Bamus, Noaf Rumau mengatakan usai menggelar rapat, akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar secepatnya menyelesaikan agenda-agenda daerah yang tertunda.

Ketua DPRD SBT Noaf Rumau (kiri) dan Wakil Ketua Ahmad Voth (Kanan)

“Disela persiapan sidang tutup buka masa persidangan ketiga, segera kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar dapat menyelesaikan semua hal tersebut”, jelas Rumau

Untuk diketahui, terdapat 26 poin rancangan program kerja kegiatan DPRD kabupaten Seram Bagian Timur pada masa persidangan ketiga. Rancangan program kerja tersebut seluruhnya disetujui oleh pimpinan dan anggota badan musyawarah.(Gia)

Ketua DPRD SBT Tinjau Ibu Kota Definitif Hunimoa

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Noaf Rumau meninjau ibu kota Definitif yang berada di Dataran Hunimoa, Kecamatan Tutuk Tolu pada, Senin (27/07/2020). Ibu kota yang telah diamanatkan dalam pasal 9 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2003 tersebut belum direalisasi oleh pemerintah daerah hingga saat ini.

Rumau mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan guna memastikan langsung kondisi ibu kota Defenitif. Pasalnya, saat dianggarkan pada tahun 2017 hingga saat ini, dataran Hunimoa seolah telah dilupakan bahkan kemungkinan tidak lagi menjadi prioritas pembangunan, padahal puluhan Miliyar telah dikucurkan untuk pembukaan lahan tersebut.

” Tahun 2017, pemerintah daerah telah mengalokasikan angaran sekitar 19 Miliyar, tetapi lihat kondisi tempat ini sekarang”, ucap Rumau sambil menunjuk di areal Dataran Hunimoa yang telah ditumbuhi rumput liar dan pepohonan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengungkapkan, pembukaan lahan di areal dataran hunimoa tersebut merupakan amanat dalam UU nomor 40 tahun 2003, untuk itu pemerintah daerah  wajib melaksanakan perintah undang-undang tersebut agar Hunimoa menjadi ibu kota definitif kabupaten Seram Bagian Timur.

Dirinya juga mendesak pemerintah daerah agar segera merealisasi perintah undang-undang tersebut. Menurutnya, jika pemerintah daerah SBT tidak berkeinginan untuk melanjutkan pembangunan di dataran hunimoa, maka segera melakukan usulan revisi pasal 9 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2003 ke pemerintah pusat.

“Ini perintah Undang-Undang, Kalau tidak mau membangun Hunimoa, maka segera menyampaikan usulan ke pemerintah pusat untuk merevisi undang-undang nomor 40, pasal 9 itu”, tegasnya

Mantan ketua Komisi B DPRD Periode 2014-2019 ini mengaku kaget saat tiba di daerah tersebut. Pasalnya, selain lokasi tersebut kembali ditumbuhi rumput liar dan pepohonan, Kabupaten SBT  juga telah hampir mencapai usia yang ke-17 tahun. Sehingga Ia menyayangkan Ibu Kota Definitif yang diamanatkan dalam undang-undang  nomor 40 tahun 2003 itu belum juga terwujud.

Ketua DPRD SBT dan Camat Tutuk Tolu

Dengan didampingi Camat Tutuk Tolu, Saiful Rumodar, Dirinya mengingatkan agar pemerintah daerah dapat menyadari pentingnya merealisasikan ibu kota Defenitif tersebut. Sebab, Dataran Hunimoa merupakan wilayah yang strategis dan mudah dijangkau oleh 15 Kecamatan se-Kabupaten SBT.

“Ini kalau mau dibangun ibu kota defenitif di dataran hunimoa lagi, berarti pemerintah daerah harus menganggarkan dana pembukaan dan pembersihan kembali, ini kan mubazir, buang-buang anggaran”, sesalnya.

Dari pantauan media ini, kawasan yang dalam ketentuan pasal 9, ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2003 ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten SBT ini, telah dipenuhi pepohonan dan rumput liar. Selain itu, jalan utama memasuki Dataran Hunimoa (Kilo 5) tersebut, juga nyaris tidak dapat dilewati kendaraan roda empat.

Terpantau juga, puluhan alat berat yang digunakan untuk pembukaan lahan tersebut berjejer tak bertuan. Menurut salah seorang pekerja yang diketahui bernama Markus (56), mengaku ada beberapa mobil dan alat berat tersebut telah mengalami kerusakan. (Gia)

Komisi C DPRD SBT Usulkan Peningkatan Status Jalan Kabupaten dan Provinsi Menjadi Jalan Nasional

Foto Istimewa Komisi C DPRD SBT.**

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Melakukan Konsultasi di Direktorat Bina Marga Balai Jalan dan Jembatan Provinsi Maluku terkait peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten SBT.

“Kami bersama teman-teman Komisi C melakukan konsultasi beberapa jalan dan jembatan yang Baca selanjutnya… “Komisi C DPRD SBT Usulkan Peningkatan Status Jalan Kabupaten dan Provinsi Menjadi Jalan Nasional”