Sering Mangkir, Lima Pimpinan OPD Akan Dijemput Paksa

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id – Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur yang selalu mangkir hadiri rapat, akan dijemput paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris komisi C, Ahmad Voth saat memimpin rapat evaluasi Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2018 mewakili ketua komisi C Arobi Kelian, pada Rabu (14/08/2019).

Rapat Evaluasi LKPJ APBD 2018 itu telah beberapa kali digelar, namun lagi-lagi harus ditunda, dikarenakan beberapa mitra komisi ini tetap tidak memenuhi undangan, setiap rapat yang digelar.

Ketidakhadiran beberapa mitra komisi C itu menuai kritik pedas dari anggota komisi C, sehingga mengharuskan rapat evaluasi LKPJ APBD 2018 itu kembali ditunda (Skorsing).

“Rapat diskorsing sampai besok, Kamis (15/08/2019) Pagi pukul 09.00 WIT, apabila besok OPD juga tidak hadir maka sesuai dengan perintah undang-undang mereka segera dijemput,” ungkap Ahmad Voth

Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, mitra komisi C yang tercatat malas menghadiri rapat komisi adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipili.

Ia juga menjelaskan, apabila pimpinan OPD berada di luar daerah atau berhalangan hadir karena alasan tertentu, maka harus menunjuk salah satu perwakilan untuk memenuhi undangan rapat tersebut.

“Kami tidak membatasi, silahkan tunjuk wakil atau sekretaris atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab untuk mewakilinya,” Jelasnya

Kelima pimpinan OPD tersebut harus dijemput paksa karena dinilai terlalu cuek dan tidak menghargai lembaga DPRD yang telah beberapa kali melayangkan surat kepada mereka.**

Pimpinan Komisi DPRD SBT Sikapi OPD Malas Saat Agenda Rapat

Foto Istimewa.**

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id – Dalam jumpa Pers yang digelar di ruang rapat Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), pada Sabtu (3/08/2019) siang. Ketua Komisi A Umar Gassam, Ketua  Komisi B Noaf Rumau, dan Ketua Komisi C Arobi Kelian. Menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten SBT yang malas menghadiri rapat komisi dalam rangka pembahasan dan evaluasi laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 yang merupakan agenda tahunan dimana sebagai syarat untuk memasuki tahap awal pembahasan APBD Perubahan 2019.

Namun agenda tersebut sepertinya harus tertunda, mengingat rapat para komisi dengan mitra kerja mereka sampai saat ini berlum terlaksana, bahkan ketiga pimpinan komisi telah sepakat menunda rapat hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.

“Bagaimana kita mau mendengar pembahasan tentang pengelolaan anggaran selama satu tahun itu, kalo pimpinan OPD tidak hadir, Oleh karena itu, komisi B resmi menyatakan sikap menutup rapat pembahasan dalam waktu yang tidak ditentukan.” ungkap Ketua Komisi B, Noaf Rumau.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini sangat menyayangkan sikap malas para OPD tersebut, menurutnya para pimpinan OPD yang banyak mengetahui tentang pengelolaan anggaran, sehingga atas perintah undang-undang DPRD berkewajiban melakukan pembahasan dan laporan pertanggungjawaban bersama para OPD.

Dalam kesempatan yang sama, ketua Komisi C, Arobi Kelian juga mengungkapkan kekesalannya terhadapa para pimpinan OPD, pasalnya diantara ketiga komisi tersebut, mitra Komisi C mayoritas yang tidak hadir.

Ketidakhadiran para Pimpinan OPD itu, membuat polotisi partai PDIP ini harus bersikap tegas, Ia menilai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan menerapkan tata tertib peraturan DPRD, yakni pemanggilan secara paksa.

“Pimpinannya ada dan sehat-sehat kok dia tidak datang, tidak ada jawaban dan alasan baik tertulis ataupun tidak tertulis, pimpinan OPD-OPD seperti ini tidak boleh mengelola Negeri ini, mereka bekerja tidak ikhlas,” Tegas Kelian.

Ia mengatakan hal tersebut merupakan puncak dari sikap lembaga, sebab kejadian seperti ini sudah sering terjadi pada setiap pembahasan triwulan/semester, sehingga jika terus dibiarkan akan berdampak buruk pada perkembangan pembangunan daerah.

“Ini cilaka (celaka) bagi negeri kalau pimpinan OPD seperti ini, oleh karena itu Kami Pimpinan Komisi sepakat menutup rapat ini,” Tegasnya

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ketua komisi A, Umar Gasam, Ia menilai kejadian seperti itu menggambarkan pemerintah daerah tidak serius mengurus hajat daerah ini.

Menurutnya, DPRD dan pemerintah daerah adalah mitra sejajar yang harus saling menghargai, namun sikap yang ditunjukan terkesan tidak menghargai.

“Saya mendesak Pimpinan DPRD untuk mengeluarkan sikap kelembagaan dan diteruskan kepada saudara bupati untuk dilakukan pembinaan yang komprehensif kepada seluruh pimpinan SKPD,” ucap Gasam. **

OPD Tidak Hadiri Rapat Pembahasan APBD 2018, Ini Pernyataan Sikap Ketua Komis C DPRD SBT

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten SBT Arobi Kelian sesali ketidak hadiran OPD dalam rapat pembahasan pertanggung jawaban APBD 2018 di sidang komisi. **Im/Foto

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id – Akibat ketidak hadiran Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam pembahasan pertanggung jawaban APBD 2018 di sidang komisi. Membuat Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten SBT Arobi Kelian, mengeluarkan peryataan sikap yang manis.

Penyataan kelian, dalam jumpa pers yang di gelar di kantor DPRD SBT pada Sabtu, (03/19) itu di antaranya.  Pimpinan OPD yang tidak patuh terhadap panggilan institusi, tidak pantas sebagai pemimpin di negeri ini.

“Negeri ini membutuhkan pemimpin yang benar-benar ingin melihat pemimpin yang bertanggung jawab” tutur Kelian kepada wartawan dalam agenda jumpa pers.

Selain itu putra terbaik asal Kecamatan Pulau Panjang ini menambahkan,  pihaknya sudah berkali-kali menyurati bupati dan wakil bupati SBT, untuk memanggil jajaran OPD dan di evaluasi.  Namun, hingga kini belum ada respon yang positif dari Pemda.

“Seakan lembaga legislatif  ini sangat tidak dihormati Pemda dan jajaran OPD” ucap kader PDI Perjuangan itu.

Atas kejadian tersebut,  mambuat jajaran komisi DPRD mengambil sikap untuk Itu pembahasan pertanggung jawaban APBD 2018 secara resmi di tutup tanpa batas waktu.  “kami sudah bersepakat untuk menutup rapat ini” ucap Kelian.**

Jumpa Pers : Komisi A Desak Ketua DPRD Surati Bupati SBT, Evaluasi OPD

Pernyataan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten SBT Umar Gassam, dalam jumpa Pers pada Sabtu, (03/8/2019) di kantor DPRD SBT.**Im/Foto

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id – Dalam jumpa Pers yang digelar Komisi A,  B, dan C Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten  Seram Bagian Timur (SBT). Ketua Komisi A Umar Gassam mendesak Ketua DPRD SBT Agil Rumakat, untuk segara menyurati Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas.

“Surat tersebut dengan tujuan agar bupati SBT, mampu mengevaluasi kenerja Organisasi Perangkat  Daerah (OPD)” tutur Gassam kepada awak media di kantor DPRD Kabupaten SBT Sabtu,  (03/19).

Jajaran OPD menurut Gassam, tidak serius dalam membantu kinerja Pemerintah Daerah (Pemda).  Pasalnya, setiap rapat paripurna yang digelar, pimpinan OPD malas menghadiri. “padahal itu adalah panggilan institusi resmi” ucap pria asal Kecamatan Kilmury itu.

Gassam yang juga Politisi Partai Gerindra SBT itu menjelaskan, ketidak hadiran OPD sangat berakibat vatal bagi masyarakat di bumi yang berjuluk Ita Wotu Nusa. Karena Gassam menilai, rapat di 2018 ini adalah penentu arah kesejahteraan 2019. “Jadi kalau OPD tidak hadir, maka imbasnya ada pada masyarakat” kata pria berkemeja  putih tersebut.

Dikatakan Gassam, Jajaran Komisi yang berada di DPRD Kabupaten SBT mengambil sikap untuk rapat tersebut di hentikan tanpa batas waktu yang di tentukan sambil menunggu panggilan di kemudian hari.

“Sebagai pimpinan komisi A DPRD Kabupaten SBT atas kejadian ini saya sangat menyayangkan sikap dari Pemerintah Daerah. Sebab mereka tidak serius dalam mengurus hajat di daerah ini,” ucap pria yang akrap disapa dengan sebutan UG.

Dijelaskan Gasasam, Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 bahwa, DPRD dan Pemerintah Daerah adalah mitra sejajar dalam konstitusi untuk saling menghargai “tetapi ini terkesan Pemda tidak menghargai sama sekali,” jelasnya anggota DPRD dua periode tersebut.

Gassam Mengharapkan, Bupati dan Wakil Bupati SBT dapat memanggil jajaran OPD yang jarang mengikuti Sidang Paripurna. Agar dapat dilakukan pembinaan khusus terhadap OPD yang bandel. “seperti di Komisi C ada pimpinan OPD yang sangat bandel yakni Kepala Bagian Tata Pemerintahan SBT” tutup Gassam dengan penuh harap.

Sambung Gassam “Saya di Komisi A seluruh Pimpinan OPD hadir, hanya saja satu tidak hadir itu adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang selama ini tidak hadir dan dia itu sangat bandel dan saya sudah mengeluarkan rekomendasi berkali-kali kepada Pimpinan DPRD untuk di teruskan kepada saudara Bupati agar yang bersangkutan dilakukan pembinaan,” tutup Gassam dengan nada yang tegas.**

RAPAT PARIPURNA LKPJ BUPATI DAN PENYERAHAN RANPERDA TAHUN 2018

Foto Istimewa**

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id – Bertempat di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Wakil Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri, Lc.,M.Si menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2018, Kamis (1/08/2019).

Rapat yang dibuka langsung oleh ketua DPRD, Agil Rumakat, SP ini dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Pimpinan Instansi vertikal lainnya.

Dalam rapat tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang dibacakan oleh Kepala Bagian Keuangan, Ahmad Fauzi Saflud, SE.

Sementara itu, Dalam sambutan Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas yang dibacakan oleh Wakil Bupati SBT, menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen akan mengkaji dengan seksama poin demi poin catatan yang telah disampaikan dalam rekomendasi DPRD dan akan ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

“Saat ini Pemerintah Kabupaten telah dan akan terus mengupayakan Perbaikan dan Penataan” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur telah menetapkan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2018 sebesar 966,030 milyar rupiah, dan sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 telah terealisasi sebesar 927,190 milyar rupiah atau mencapai 93,09%. Realisasi tersebut diperoleh melalui Pendapatan Asli Daerah sebesar 24,6%, Dana Perimbangan sebesar 95,02%, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 2,34%.

Selanjutnya Wakil Bupati mengajak untuk bersama-sama melakukan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan anggaran secara benar dan tepat, agar setiap nilai rupiah dapat sampai ke sasaran yang jelas dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal. **