Reses Perdana, Anggota DPRD SBT Husin Rumadan Tampung Aspirasi di Werinama

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id – Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), periode 2019-2024 Husin Rumadan menggelar reses perdananya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menggelar reses masa sidang I di Desa Tum, Kecamatan Werinama, Kabupaten SBT, Jumat (27/12/2019).

Anggota DPRD Kabupaten SBT sekaligus politisi PKS, Husin Rumadan pada reses tersebut mengatakan, masa reses merupakan masa penting yang sejatinya secara fungsional sebagai media menjaring aspirasi masyarakat.

“Reses ini merupakan kewajiban bagi anggota DPRD. Setiap tiga bulan, anggota Dewan turun ke Dapil untuk bertemu konstituen, menjaring informasi, menghimpun seluruhnya untuk kemudian disalurkan,” kata Rumadan.

Ia menjabarkan, dari suara-suara masyarakat yang berhasil dihimpun melalui reses tersebut, akan direkap dan dibuat laporan kemudian diteruskan kepada pimpinan Dewan.

“Selanjutnya kita akan teruskan ke Bupati Seram Bagian Timur yang kemudian diteruskan pada OPD terkait,” ujarnya.

Rumadan berharap, apa yang menjadi usulan masing-masing perwakilan desa dapat disampaikan kembali kepada masing-masing kepala desa, yang kemudian dibahas pada Musrenbang tingkat desa hingga kecamatan dan tingkat kabupaten.

“Insyaallah, semua usulan ini akan kami kawal dan mudah-mudahan bisa terakomodir semuanya,” harapnya.

Diketahui, Rumadan adalah legislator dari daerah pemilihan I meliputi Kecamatan Werinama, Siwalalat, Bula Barat, Bula dan Teluk Waru.** (Baim/Humas PKS | Editor Baim Rumadaul)

Serap Aspirasi Warga, Anggota DPRD SBT Samad Rumakabis Gelar Reses

 

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), saat ini sedang melaksanakan reses masa sidang I Tahun 2019/2020, tentunya hal ini ditujukan untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Samad Rumakabis pada Senin (30/12/2019) melaksanakan reses di Desa Suru sekaligus melakukan kunjungan di beberapa desa diantaranya Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur dan Negeri Kian Kecamatan Kiandarat guna melihat kondisi perkembangan di desa setempat.

Dihadapan masyarakat, Rumakabis yang juga selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD SBT ini mengatakan masa reses merupakan masa penting yang sejatinya secara fungsional sebagai media menjaring aspirasi masyarakat.

“Reses ini merupakan kewajiban bagi anggota DPRD. Setiap masa sidang reses, anggota dewan turun ke daerah pemilihannya untuk bertemu konstituen, menjaring informasi, menghimpun seluruhnya untuk kemudian disalurkan,” ucap politisi muda PAN SBT tersebut.

Politisi Partai PAN ini menjabarkan, dari suara-suara masyarakat yang berhasil dihimpun melalui reses tersebut akan direkap dan dibuat laporan kemudian diteruskan kepada pimpinan di dewan.

“Selanjutnya kita akan teruskan ke Pemerintah SBT yang kemudian diteruskan pada OPD terkait,” ujarnya.

Rumakabis berharap apa yang menjadi usulan masing masing perwakilan desa dapat disampaikan kembali kepada masing masing kepala desa atau lurah yang kemudian dibahas pada musrenbang tingkat desa, kecamatan, tingkat kabupaten hingga tingkat Provinsi.

“InsyaAllah, semua usulan ini akan kami kawal dan mudah mudahan bisa terakomodir semuanya,” imbuhnya.

Dari pertemuan reses tersebut masyarakat mengeluh persoalan tidak ada petugas Pustu Desa Aruan, meminta penambahan tenaga guru PNS dan Kontrak di Kecamatan siritaun wida Timur, mempercepatkan pemilihan Kades 2020, serta beberapa masukan lainya yang akan di perjuangkan di dewan.

Mendengar masukan dan persoalan tersebut Rumakabis siap menyuarakan di DPRD SBT lewat sidang DPRD dan akan di teruskan kepada Pemerintah Daerah.

“Tolong manfaatkan beta (saya) sebagai Anggota DPRD beta terima kasih kepada beta punya pendukung beta sebagai wakil raykat akan liat kamong (melihat) samua keluhan ini. Insya Allah saya akan melihat dan mengawal seluruh keluhan masyarakat saat ini,” tutur Rumakabis.

Pantauan di lapangan, ratusan warga dari berbagai desa yakni di Kecamatan Siritaun Wida Timur memadati ruangan tempat pertemuan tersebut, serta di hadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, tokoh perempuan serta ratusan masyarakat.**

Penulis : Baim Rumadaul

Editor : Danda

Anggota DPRD SBT : Keliandan Gelar Reses Perdanan di Kecamatan Kiandarat

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id – Anggota Dewan Perwakialn Rakyat Daerah (DPRD) Komisi B Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT),  Abdul Azis Keliandan yang juga Sekretaris Fraksi (Sekfra)  Partai Demokrat Indonesi (PDI) Perjuangan, mulai menggelar reses perdananya di Negeri Kian Kecamatan Kiandarat. Sabtu, (28/12/2019).

Keliandan merupakan Legislator asal Kiandarat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Dua  yang meliputi Kecamatan Seram Timur, Kilmury, Siritaun Wida Timur, Tutuk Tolu dan Kiandarat

Saat melakukan reses, Keliandan didampingi salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku, Djavet Djemny Pattiselano dan  Anggota DPRD SBT Dapil III Arobi Kelian kedua anggota DPRD tersebut merupakan pengurus PDI Perjuangan SBT.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Negeri M. U Boufakar, Kapospol, Babinsa dan  dihadiri undangan  dari Desa Walang tengah Kacamatan Tutuk Tolu sampai Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur.

Anggota DPRD Kabupaten SBT Dapil Dua, Abdul Azis Keliandan dalam resesnya itu, sangat berterimah kasih kepada masyarakat yang ada di dapilnya yang sudah antusias memilihnya sebagai wakil rakyat di daerah setempat.

“Saya berterima kasih kepada masyarakat dapil dua. yang sudah mempercayakan saya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan  di Negeri ini,” ungkap Keliandan.

Anggota DPRD Yang juga Sekfra PDIP ini mengatakan, Reses ini merupakan pertemuan atau sebuah kunjungan  Anggota DPRD untuk bertemu dengan masyarakat  agar menampung aspirasi warga.

“Kunjungan reses ini sebagai upaya didalam menjaring, menampung aspirasi masyarakat, guna disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan Pusat,” ujar Keliandan yang juga Bendahara PDI Perjuangan SBT itu.

Lanjut Keliandan, sebagai tanggung jawab DPRD adalah untuk menjalankan tugas dan fungsinya selaku wakil rakyat, diantaranya Fungsi pengawasan, Fungsi Anggaran dan Legislasi.

Hal tersebut di tanggapi oleh Masyarakat sekaligus memberikan  masukan. Salah satunya adalah Kepala  Dusun Aruan, Muhammad Nur Safua Ia meminta agar bantuan lampu jalan kepada masyarakatnya di Desanya.

Selain itu Umar Rumoga, Kepala Pemerintah Desa Rumoga meminta  Tenaga Kesehatan di daerahnya  agar ke depan bisa diperhatikan dan Infrastruktur Pembangunan. Sedangkan Muhammad Arif Walima meminta Tenaga Kesehatan Puskesma Kilga.”pungkas masyarakat yang hadir dalam reses itu.

Masukan-masukan dari masyarakat itu, Keliandan  menerimah secara utuh dan mengatakan.

“ Insya Allah “saya akan memperjuangkan di Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pusat, tentang aspirasi yang di sampaikan. Keliandan juga  menjawab, kesehatan akan di selesaikan mulai dari Teor sampai Dihil dari Desa Tum sampai Aki Jaya.”pungkas Sekertaris Fraksi PDI Perjuangan ini.

Selain itu Anggota DPRD Provinsi Maluku Jemmy Pattiselano yang hadir dalam kegiatan itu, meminta masyarakat untuk sama-sama bergabung pikiran untuk bagaimana mendatangkan kilang miyak sagu yang ada di Desa Artafella Kian dan wilayah lainya.

“Kita harus fokus untuk bagaimana supaya buat katong dapat uang gampang yakni mengelola sagu.

Jemny Pattiselano juga menegaskan agar Dana Desa harus dikelola dengan baik Akan di perjuangkan di Provinsi Maluku. Potensi sagu lebih banyak dari daerah lain.”tegasnya.**

Penulis : Baim Rumadaul

Editor : Danda

Ketua PN Hunimua Resmi Lantik Tiga Pimpinan DPRD SBT

dprd-serambagiantimur.go.id – Tiga Pimpinan Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), masa jabatan periode 2019-2024 resmi dilantik. Ketiganya dilantik dan diambil sumpah jabatan di aula paripurna gedung DPRD SBT pada Selasa (5/11) pagi.

Berdasarkan SK Gubernur Maluku Murad Ismail, Nomor 231 tahun 2019 Ketua DPRD SBT dijabat Noaf Rumau, dari Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian dua Wakil Ketua DPRD SBT dijabat Agil Rumakat dari Partai Golkar dan Ahmad Voth dari Partai Gerindra.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan DPRD SBT, dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Dataran Hunimoa Purwanto S Abddullah ini juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten SBT Syarif Makmur dan Penjabat Bupati SBT pertama A.G Wakanubun.

Selain itu dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten SBT. Mulai dari Kapolres SBT, Kodim Persiapan SBT, Dandim 1505 Masohi, Kajari SBT, Kepala Pengadilan Negeri, Ketua KPU dan Komisionernya, Ketua Panwas dan Stafnya Serta para ketua Partai Politik di Kabupaten SBT.

Dalam pengantarnya sekaligus membuka rapat paripurna, Noaf Rumau mengungkapkan, ia serta atas nama pimpinan wakil rakyat mengucap rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang mana katanya dapat meluangkan waktu untuk berhadir di momen sakral tersebut.

“Dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pimpinan DPRD SBT masa jabatan periode 2019-2024 ini. Semoga dalan lima tahun kedepan, kami semua dapat menjalani tugas ini dengan lancar dan amanah,” ujarnya.

Dijelaskanya, Secara resmi dalam rapat paripurna istimewa yang dilaksanakan tanggal 26 September lalu, anggota DPRD Kabupaten SBT masa jabatan 2019-2024 sebelumnya telah diambil sumpah dan janjinya yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimua.

Dikatakanya, bahwa unsur Pimpinan DPRD ini merupakan satu kesatuan yang kolektif. Dimana kedudukannya sama dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang.

“Kedudukan unsur Pimpinan DPRD dan anggota DPRD adalah sama. Sebagai sama-sama wakil rakyat, yang membedakan hanya tugas dan fungsi masing-masing,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten SBT Syarif Makmur menyampaikan kepada pimpinan DPRD SBT yang baru saja dilantik agar melaksanakan amanah dan kepercayaan ini dengan baik dan penuh dedikasi.

Pesan Orang nomor satu di SBT yang disampaikan Sekda tersebut juga menjelaskan hal yang tak kalah penting adalah keharmonisan internal. Dimana harmonisasi ini harus mampu dibina dan ditumbuhkembangkan oleh segenap unsur pimpinan bersama para anggota lainnya.

“Harmonisasi juga harus dibangun di atas pondasi yang dapat menjamin solidnya kerjasama yang serasi dan sinergis antara eksekutif dan legislatif ini meliputi segala aspek untuk tercapainya tujuan SBT yang semakin lebih baik lagi,” katanya.

Sekda SBT Syarif Makmur juga menambahkan kepada pimpinan DPRD SBT terpilih agar segera melaksanakan koordinasi internal guna melaksanakan fungsi legislatif selanjutnya.

“Saya harapkan saudara mampu memberikan energi baru, inspirasi baru dan semangat kerja yang baru, sehingga kinerja DPRD SBT semakin membaik dalam menyuarakan kepentingan dan aspirasi masyarakat serta dalam mengedepankan kemajuan dan pembangunan daerah kita ini ke depan. kuncinya adalah kebersamaan, kepercayaan dan dedikasi bahwa kepentingan daerah dan masyarakat harus didahulukan,” pungkasnya.** (Baim Rumadaul)

Tentang Kebutuhan Nelayan di Bula, Ini Tanggapan Anggota DPRD SBT

dprd-serambagiantimur.go.id – menanggapi kebutuhan nelayan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SB) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Echal Voth mengatakan, dirinya berkewajiban untuk mengawal semua program yang diusulkan nelayan. Jumat, (05/09/19).

“Maka saya berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kemajuan dan kesejahteraan nelayan di Kabupaten SBT” tutur Echal Voth di Bula, saat menghadiri acara diskusi sehari bersama Himpunan Nelayan Mandiri Indonesian di Bula pada Kamis, 05 September 2019 kemarin.

Perwakilan yang hadir sebagai perwakilan DPRD sebagai pemateri dalam diskusi sehari bersama HINMI itu, meminta agar sesegera mungkin semua pikiran nelayan dituangkan dalam satu bentuk rekomendasi. Agar tidak terkesan ada rekayasa.

“Dan peryataan itu benar-benar dikeluarkan dari lubuk hati yang paling dalam dari orang-orang nelayan. Karena selama ini mereka ingin hidup layak seperti nelayan yang ada di Kabupaten dan Kecamatan-Kecamatan di provinsi lain” ucap anggota politisi partai Gerinda itu.

Tentang pengawasan, Voth mengakui pihaknya sudah melakukan usaha. Namun masih terkendala pada beberapa hal teknis. “maka itu, DPRD harus keras mengambil langkah dan tegas dalam pengawasan” desak Voth.

Karena menurut Voth, di Kabupaten ini hanya ada tiga program yang paling penting yakni, pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. “Dan nelayan, mereka masuk pada poin ketiga” kata Voth.

Olehnya itu Voth mengharapkan, apa yang menjadi program nelayan secara khusus segara dilakukan dengan baik, benar dan merata. Agar bantuan yang diberikan juga tidak salah arah. “Jangan sampai pertanian diberikan bantuan nelayan. Kalau ada, saya rasa itu Natasa pengawasan buang salah” ucapnya. **