Wadjo: Kinerja Pemda SBT Tak Memuaskan

Bahrum Wadjo Anggota DPRD Kabupaten SBT**Foto/Istimewa

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id –¬†Penyerapan Anggaran di Kabupaten Seram Bagian Timur oleh OPD hingga memasuki Agustus 2018 tak sesuai harapan, sehingga dipastikan potensi Negera tidak mencairkan Anggaran alias dikembalikan ke Pempus semakin bertambah, seperti yang terjadi pada 2 Tahun yang lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Demokrat, Bahrum Wadjo, Rabu (1/8) di Bula.

Anggota DPRD SBT dari Partai Demokrat ini secara tegas mengatakan, hal ini diakibatkan dari birokasi tidak bekerja secara maksimal sehingga berpengaruh terhadap penyerapan Anggaran DAK 2018, sehingga Pemerintahan dengan slogan Perubahan ini tidak sesuai dengan harapan Masyarakat. Selain itu, misi untuk mencipatakan lapangan kerja yang digebu-gebukan saat berkampanye pada pilkada 2015 lalu hanya sebatas slogan semu, karena Seram Bagian Timur bukan Daerah industri sehingga semuanya bergantung pada APBD.

“Birokrasi tidak bisa bekerja maksimal, sehingga berpengaruh pada penyerapan Anggaran. Kami hrus sampaikan agar Rakyat tidak salah tafsir karena eksekusinya ada di eksekutif,kami hanya sebatas pada pengawasan. Slogan perebuhan dan Penciptaan lapangan kerja bersifat semu,”tegas Wadjo

Lebih lanjut ditambahkan, keterlambatan penyerapan Anggaran di Daerah ini membuat dirinya terus bertanya-tanya, apakah keputusan yang diambil terlalu lamban, kebijakan tak terarah ataukah bentuk kehati-hatian oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola Anggaran??. Selain itu, sebagai Partai pengusung Pemerintahan ini, dirinya sangat berkepentingan untuk mengawal dan meluruskan Pemerintahan dan otokritik ini adalah bagian dari rasa sayang dirinya terhadap pemerintahan dibawa Kepemimpinan Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiry, yang membuat tingkat kepuasan Publik terhadap Pemerintahan ini semakin berkurang.

“Apakah Keputusannya lamban, hati-hati atau tidak bisa bekerja, yang ditunjukan Ini bukan kerangka perubahan. Otokritik ini sebagai rasa sayang terhadap pemda, Bukan masalah suka dan tidak suka terhadap rezim hari ini. Saya sangat berkepntingan sekali mengawal dan meluruskan Pemerintahan ini,”Ucapnya dengan Nada tegas.

Wadjo yang juga Anggota Komisi C DPRD SBT sekaligus duduk di badan Anggara DPRD SBT ini menambahkan, hampir semua belanja perjalanan Dinas dan ATK dibelanja Habis namun faktanya, para OPD dalam lingkup Pemkab SBT tidak menunjukan hasil kerja yang baik, sehingga Bupati dan Wakil Bupati sudah harus mengefaluasi para Pimpinan OPD di jajara Pemkab SBT karena akibat dari Kerja para Pimpinan OPD ini sehingga berpengaruh terhadap perekonomian dan daya beli Masyarakat karena ketergantungan Masyarakat di Daerah ini ada pada APBD.

“Aneh karena Belanja perjalan dinas dn belanja ATK hampir habis tetapi buktinya apa?. Perekonomian kita makin melemah,daya beli renda karena kita berganting pada APBD,” Kesalnya.**