Tuntut Status Jalan Banggoi-Werinama, AMKW Audiensi dengan DPRD SBT

DPRD Kabupaten SBT saat melakukan Audens dengan Peserta Aksi.**

BULA, DPRD-SERAMBAGIANTIMUR. GO. ID – Setelah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Seram Bagian Timur (SBT) dan Kantor Dinas PU SBT, Aliansi Masyarakat Kecamatan Werinama (AMKW) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (8/7/19).

Kali ini, sejumlah rombongan masyarakat yang tergabung dalam AMKW menyambangi Ketua DPRD Kabupaten SBT Agil Rumakat guna melakukan audiensi.

Sesuai pantauan, audiensi dipimpin langsung Ketua DPRD Agil Rumakat, didampingi Wakil Ketua DPRD Abdullah Kelilauw, Ketua Komisi C Halik Rumalowak dan beberapa Anggota Dewan, diantaranya Ahmad Voth, Husen Kelilauw, Ansar Wattimena, di Ruang Rapat DPRD SBT. Audiensi tersebut turut menghadikan para OKP/OKPI.

Dalam audiensi, AMKW di bawah pimpinan Koordinator Aksi Amin Rahman Sikdewa berdiskusi terkait status akses jalan Banggoi–Werinama yang menjadi PR besar Pemerintahan sekarang.

Di tempat yang sama, salah satu peserta Aksi Ashari Sikdewa menuturkan, semua yang menyangkut dengan aksi tersebut merupakan permintaan dari warga Werinama secara keseluruhan, terutama para sopir yang saat ini terkendala beraktivitas akibat kondisi jalan tersebut.

Ashari menceritakan betapa menderitanya warga di sana saat melintasi jalan itu, dimana mereka bahkan sampai ada yang tertidur di tengah-tengah hutan. “Status jalan Werinama harus diperjuangkan, karena dengan begitu akan bisa menjawab keluhan masyarakat di sana yang berpuluh tahun hidup dalam keterpurukan“, kata Sikdewa.

“Kami menderita selama 14 tahun Pak Ketua. Ada yang tinggal di hutan dan ada yang meninggal dunia di tengah (dalam perajalanan)”, ungkap kordinator aksi.

Menyikapi tuntuntan masyarakat ini, Ketua DPRD Kabupaten SBT Agil Rumakat menyampaikan, ruas jalan Banggoi-Werinama adalah ruas jalan kabupaten, sehingga anggaranya disiapkan dari dana APBD SBT yang bersifat murni.

Menurut Rumakat, data teknis APBD merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. DPRD hanya memberikan dukungan politiknya saja.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Rumakat berjanji akan segera memanggil Dinas terkait untuk menanyakan soal tuntutan aksi yang sudah diterimanya, serta akan meminta Bupati SBT untuk mengevaluasi dan segera menjawab tuntutan para pengunjuk rasa.

“Tadi kami melakukan rapat dengan seluruh OPD dan hari ini Kadis PU tidak ada di tempat. Kami suruh untuk dipanggil, tetapi sementara tidak ada. Untuk itu, pada Sabtu besok nanti kami akan panggil dan bila perlu meminta kepada Bupati untuk segera mengevaluasi untuk menjawab tuntutan basudara semua”, tutup Rumakat.