Sering Mangkir, Lima Pimpinan OPD Akan Dijemput Paksa

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id – Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur yang selalu mangkir hadiri rapat, akan dijemput paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris komisi C, Ahmad Voth saat memimpin rapat evaluasi Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2018 mewakili ketua komisi C Arobi Kelian, pada Rabu (14/08/2019).

Rapat Evaluasi LKPJ APBD 2018 itu telah beberapa kali digelar, namun lagi-lagi harus ditunda, dikarenakan beberapa mitra komisi ini tetap tidak memenuhi undangan, setiap rapat yang digelar.

Ketidakhadiran beberapa mitra komisi C itu menuai kritik pedas dari anggota komisi C, sehingga mengharuskan rapat evaluasi LKPJ APBD 2018 itu kembali ditunda (Skorsing).

“Rapat diskorsing sampai besok, Kamis (15/08/2019) Pagi pukul 09.00 WIT, apabila besok OPD juga tidak hadir maka sesuai dengan perintah undang-undang mereka segera dijemput,” ungkap Ahmad Voth

Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, mitra komisi C yang tercatat malas menghadiri rapat komisi adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipili.

Ia juga menjelaskan, apabila pimpinan OPD berada di luar daerah atau berhalangan hadir karena alasan tertentu, maka harus menunjuk salah satu perwakilan untuk memenuhi undangan rapat tersebut.

“Kami tidak membatasi, silahkan tunjuk wakil atau sekretaris atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab untuk mewakilinya,” Jelasnya

Kelima pimpinan OPD tersebut harus dijemput paksa karena dinilai terlalu cuek dan tidak menghargai lembaga DPRD yang telah beberapa kali melayangkan surat kepada mereka.**