Pimpinan Komisi DPRD SBT Sikapi OPD Malas Saat Agenda Rapat

Foto Istimewa.**

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id – Dalam jumpa Pers yang digelar di ruang rapat Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), pada Sabtu (3/08/2019) siang. Ketua Komisi A Umar Gassam, Ketua  Komisi B Noaf Rumau, dan Ketua Komisi C Arobi Kelian. Menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten SBT yang malas menghadiri rapat komisi dalam rangka pembahasan dan evaluasi laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 yang merupakan agenda tahunan dimana sebagai syarat untuk memasuki tahap awal pembahasan APBD Perubahan 2019.

Namun agenda tersebut sepertinya harus tertunda, mengingat rapat para komisi dengan mitra kerja mereka sampai saat ini berlum terlaksana, bahkan ketiga pimpinan komisi telah sepakat menunda rapat hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.

“Bagaimana kita mau mendengar pembahasan tentang pengelolaan anggaran selama satu tahun itu, kalo pimpinan OPD tidak hadir, Oleh karena itu, komisi B resmi menyatakan sikap menutup rapat pembahasan dalam waktu yang tidak ditentukan.” ungkap Ketua Komisi B, Noaf Rumau.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini sangat menyayangkan sikap malas para OPD tersebut, menurutnya para pimpinan OPD yang banyak mengetahui tentang pengelolaan anggaran, sehingga atas perintah undang-undang DPRD berkewajiban melakukan pembahasan dan laporan pertanggungjawaban bersama para OPD.

Dalam kesempatan yang sama, ketua Komisi C, Arobi Kelian juga mengungkapkan kekesalannya terhadapa para pimpinan OPD, pasalnya diantara ketiga komisi tersebut, mitra Komisi C mayoritas yang tidak hadir.

Ketidakhadiran para Pimpinan OPD itu, membuat polotisi partai PDIP ini harus bersikap tegas, Ia menilai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan menerapkan tata tertib peraturan DPRD, yakni pemanggilan secara paksa.

“Pimpinannya ada dan sehat-sehat kok dia tidak datang, tidak ada jawaban dan alasan baik tertulis ataupun tidak tertulis, pimpinan OPD-OPD seperti ini tidak boleh mengelola Negeri ini, mereka bekerja tidak ikhlas,” Tegas Kelian.

Ia mengatakan hal tersebut merupakan puncak dari sikap lembaga, sebab kejadian seperti ini sudah sering terjadi pada setiap pembahasan triwulan/semester, sehingga jika terus dibiarkan akan berdampak buruk pada perkembangan pembangunan daerah.

“Ini cilaka (celaka) bagi negeri kalau pimpinan OPD seperti ini, oleh karena itu Kami Pimpinan Komisi sepakat menutup rapat ini,” Tegasnya

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ketua komisi A, Umar Gasam, Ia menilai kejadian seperti itu menggambarkan pemerintah daerah tidak serius mengurus hajat daerah ini.

Menurutnya, DPRD dan pemerintah daerah adalah mitra sejajar yang harus saling menghargai, namun sikap yang ditunjukan terkesan tidak menghargai.

“Saya mendesak Pimpinan DPRD untuk mengeluarkan sikap kelembagaan dan diteruskan kepada saudara bupati untuk dilakukan pembinaan yang komprehensif kepada seluruh pimpinan SKPD,” ucap Gasam. **