Paripurna Penetapan APBD 2021 Dibatalkan

Foto : Ruang Rapat Paripurna DPRD SBT

Bula, dprdserambagiantimur.go.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur terpaksa membatalkan undangan rapat paripurna ke-16 masa persidangan ketiga  tahun sidang 2020.

Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi  dan persetujuan bersama antara DPRD SBT dengan Pemerintah daerah terhadap rancangan APBD 2021 ini tidak dapat dilaksanakan, karena Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas tidak dapat menghadiri rapat tersebut.

Padahal sebelumnya DPRD SBT telah menyurati bupati/wakil bupati, forkopimda serta pimpinan OPD melalui surat nomor 005/131/2020 pada tanggal 26 Desember 2020, untuk menghadiri rapat paripurna pada, Senin 28 Desember 2020.

Terkait pembatalan rapat itu, Ketua DPRD SBT, Noaf Rumau membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan sekretariat DPRD SBT telah menginformasikan kepadanya bahwa Bupati tidak dapat mengahadiri rapat  dimaksud

“ Bebera jam yang  lalu, saya dikomunikasikan oleh sekretariat DPRD (Sekwan,red) bahwa saudara bupati belum bisa menghadiri rapat paripurna yang kita jadwalkan sebentar malam ini”, ucap Rumau kepada wartawan di  Bula pada, Senin (28/12/2020) siang.

Rumau mengungkapkan, dirinya juga telah menandatangani surat pembatalan undangan rapat paripurna tersebut.” Saya sudah tanda tangani dan memerintahkan sekretariat DPRD untuk segera mengirimkan surat itu kepada semua pihak terkait”, jelasnya.

Mengingat pentingnya rapat ini, kata Rumau, DPRD telah siap untuk menggelar rapat tersebut sebagai wujud dari komtmen politik DPRD  terhadap percepatan proses persetujuan APBD. “Karena masyarakat dan pembangunan daerah ini  satu tahun kedepan, ada di APBD ini”, ucap mantan ketua komisi B ini.

Lebih lanjut Dirinya mengatakan telah berkoordinasi dengan pihak sekretariat DPRD untuk mengagendakan kembali paripurna ini pada, Rabu 30 Desember 2020,” rapat paripurna ini kita tunda lagi, nanti akan kami jadwalkan 30 Desember, jam 9 pagi”, terangnya

Apabila paripurna persetujuan terhadap APBD 2021 ini lewat sampai tahun depan (Januari 2021,red),  maka hal itu tidak lagi menjadi  tanggungjawab DPRD, karena menurut Rumau pihaknya telah menunjukan komitmen dan sikap mereka untuk menggelar rapat tersebut, namun masih saja mengalami penundaan.

Karena sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan, mestinya persetujuan terhadap APBD itu dilakukan sebelum  berakhirnya tahun anggaran, jadi kalau hal ini terjadi dan pemerintah pusat memberikan sanksi ke daerah, berarti DPRD angkat tangan”. Ujar  Rumau

Terkait alasan Keliobas belum dapat menghadiri rapat tersebut, Rumau menjelaskan dirinya juga tidak mengetahui secara pasti, Ia hanya memperoleh informasi ketidakhadiran bupati melalui sekretaris DPRD SBT,  Syamsudin Lausiry. Namun, hingga berita ini terbit, Lausiry  juga tidak dapat ditemui. (Gia)