Masih Nol Persen DAK Untuk SBT, Kolatlena Minta Pemda SBT Harus Lebih Serius 

Alimudin Kolatlena
Anggota DPRD SBT
Fraksi Gerindra

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id –Alimudin Kolatlena, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten SBT serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja lebih serius dan proaktif dalam membangun daerah dan melayani rakyat daerah terjauh, Rabu (30/05).

Permintaan anggota komisi B ini  terlayangkan karena, hingga bulan Mei 2018  transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten SBT baik fisik juga non fisik dari pusat ke rekening kas daerah masih nol persen.

Padahal batas waktu pengajuan laporan serta syarat administratif yang harus di sampaikan oleh pemda ke kementrian keuangan itu bulan Juni tanggal 23 dan Juli tanggal 28.

Lanjut Kolatlena, Jika sampai batas tanggal itu laporan dari Pemda belum juga disampaikan ke Kementrian Keuangan maka dana yang sudah ada tidak bisa lagi dicairkan.

“Dana sudah ada sesuai plafon yang sudah di tetapkan bagi tiap provinsi dan kabupaten/kota, tinggal pemerintah daerah menyampaikan syarat-syarat lalu Pemerintah Pusat (Pempus) merealisasikan proses transfernya,” kata Alimudin Kolatlena saat di konfirmasi dprd-serambagian timur.go.id baru baru ini.

Dikatakanya, Jika syaratnya tidak dipenuhi oleh daerah tertentu maka dana tidak akan di transfer. Kata Dia, “Jika hal ini terjadi buat daerah kita SBT, betapa ruginya kita. Padahal dana DAK kita berjumlah puluhan bahkan ratusan milyar. Itu uang banyak, Pemda harus proaktif dan cepat menyiapkan syarat-syarat normatif yang sudah ditentukan sesuai peraturan perundangan,” ungkap Kolatlena.

Kolatlena juga menyampaikan, Jangan sampai kejadian buruk tahun lalu terulang kembali, dimana puluhan milyar uang harus dikembalikan ke kas negara karna ketidak mampuan Pemda dalam memanfaatkan uang yang sudah ada untuk kempentingan pembangunan di daerah, itu hal yang sangat kita sayangkan dan sesali.

Puluhan milyar uang harus dikembalikan ke pusat di saat rakyat kita menjerit akibat perputaran ekinomi lemah, akses sulit, masih terdapat gizi buruk dan busung lapar dalam beberapa kasus, insfrastruktur masih kurang sana sini, pendidikan dan kesehatan masih memprihatinkan.

“Pokoknya di tengah kompleksitas masalah di daerah, kita butuh uang banyak untuk membangun dan membenahi daerah, uang yang sudah negara kasih untuk kita pakai urusi rakyat tidak digunakan malah dikembalikan ke pusat,” tegasnya.

Ditambahkan Kolatlena, Belum lagi Dana Desa tahun 2017, tahap ke-Dua hingga kini tidak kunjung cair-cair juga, sementara ini sudah memasuki bulan mei 2018. Padahal dana desa itu hak desa yang sedikit bisa menjadi solusi untuk masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, bisa sedemikian pelik urusannya.

“Yang rugi kan kita sendiri. Di tengah harapan dan keinginan kita untuk berbenah sedikit demi sedikit ini malah uang yang sudah ada tidak di manfaatkan. Ini sungguh wajah penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sehat,” kata Kolatlena.

“Saya minta kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk lebih tegas mendisiplinkan jajaran OPD lingkup pemda agar bekerja lebih keras dan serius, harus ada reword dan panisme bagi para pimpinan OPD agar tidak ele-elean bekerja. Aspek profesionalitas harus menjadi standar dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, responsif, tanggap dan cepat,” tambah Anggota DPRD Fraksi Gerindra tersebut.

Apalagi jika daerah gagal memanfaatkan dana yang sudah di alokasikan oleh pusat, maka daerah kita akan dievaluasi dan sanksi yang kita dapat adalah dana kita akan dikurangi atau malah tidak di kasih sama sekali pada tahun berikut, karna pusat menganggap daripada dikasih dan tidak di pakai lebih baik dikasih ke daerah lain yang lebih membutuhkan dan pandai mengelolah. Daridada dikasih lagi ke SBT dan tidak digunakan.

“Hingga bulan mei ini, Pemda SBT belum menyampaikan syarat-syarat normatif tersebut ke kementrian keuangan di jakarta. Untuk dana desa tahun 2017 tahap ke 2 itu, ada sebagian desa yg belum cair, jadi tidak semua desa,” terang Kolatlena menutupi keteranganya.**