Kuker di Dua Kecamatan, Ketua DPRD SBT Temui Beragam Permasalahan

Bula, dprdserambagiantimur.go.id — Ketua DPRD SBT Noaf Rumau, kembali disuguhkan beragam permasalahan saat melakukan kunjungan kerja di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Tutuk Tolu dan Kecamatan Kiandarat.

Kunjungan kerja dalam rangka memastikan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan  di kecamatan pada, Senin (5/4/2021) ini, membuat Rumau tersadar bahwa pelayanan baik di bidang pendidikan maupun kesehatan masih sangat memprihatinkan.

Pertemuan yang dilaksanakan baik di kantor Kecamatan Tutktolu maupun kantor kecamatan Kiandarat ini,  dihadiri oleh para  kepala sekolah dan guru-guru, kepala UPTD, Tenaga Kesehatan, dan para pegawai kantor Kecamatan.

Para Guru yang bertugas di Kecamatan Kiandarat maupun yang bertugas di Kecamaatn Tutuk Tolu ini, sama-sama mengeluhkan banyaknya tenaga guru yang diangkat menjadi pejabat desa (Carateker). mereka mendesak agar ketua DPRD SBT segera melanjutkan keberatan mereka itu kepada dinas terkait dan komisi C.

Dihadapan Rumau, Kepala UPTD Tutuk Tolu, Jafar Rumfot mengungkapkan bahwa persoalnya banyaknya tenaga guru yang diangkat menjadi pejabat desa ini sebelumnya telah disampaikan kepada Plt kepala dinas pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga SBT Sidik Rumalowak dan komisi C, namun hingga saat ini belum terealisasi.

“Salah satu contoh pak ketua, seluruh UPTD menyampaikan bahwa, kalau guru itu jangan jadi Carateker lai (lagi), dan itu banyak kali, berulang kali kami sampaikan”, ucap Rumfot

Pada kesempatan yang sama, salah seorang guru mata pelajaran SMP Negeri 30 SBT, Eko Prasetyo mengharapkan agar para guru dijauhkan dari unsur politik. Menurut dirinya, banyak tenaga guru sekarang terlibat aktif dalam hal politik, sehingga konsentrasi pada anak didik (Siswa) menurun.

Prasetyo juga mengungkapkan, kedepan diharapkan agar dinas terkait dapat menertibkan hal tersebut, mengingat tugas guru adalah mendidik siswa, bukan membicarakan maslaah politik di sekolah-sekolah.

Menanggapi Berbagai permasalahan tersebut, Rumau mengatakan akan segera dilanjutkan ke komisi yang membidangi masalah tersebut dan dapat diselesaikan bersama dinas terkait.

“Saya akan menindaklanjuti semua permaslahan ini ke Komisi yang membidangi, dan kita akan panggil dinas-dinas terkait agar segera menyelesaikan masalah guru-guru  ini”, jelas Politi PKS ini.

Menurutnya, dalam pengusulan dan persetujuan Carateker,  semua pihak  terkait harus berkoordinasi. karena pada prinsipnya  untuk memaksimalkan kembali tenaga guru di sekolah-sekolah, maka camat, pemdes dan dinas pendidikan harus mempertimbangkan usulan tersebut.

“Pengusulan pejabat desa ini ada mekanismenya, namun jika tidak dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, maka hasilnya akan kacau dan merugikan peserta didik”, ungkap Rumau.

Sementara itu, Rumau juga harus menelan kenyataan pahit saat mengetahui kantor kecamatan yang nota benenya sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten juga tidak maksimal dalam menjawab permaslahan dan kebutuhan masyarakat ditingkat kecamatan.

Tidak adanya Pendelagasian kewenangan  di Kantor Kecamatan ini, kata Rumau bukan hanya karena masalah guru yang diangkat menjadi pejabat desa, melainkan persoalan lain yang menyentuh langsung di masyarakat juga banyak

Politisi PKS ini mengungkapkan keberadaan kantor camat harusnya mampu mempermudah pelayanan kemasyarakat, sehingga jika ada warga yang hendak menguru KTP atau Kartu Keluarga tidak perlu mengeluarkan uang banyak ke kabupaten.

“Seperti Teor dan Kesui, warga yang urus KTP, kartu keluarga saja harus  ke kabupaten dan itu mengeluarkan uang sampai berjuta-juta” jelasnya.

Ia menjelaskan, tugas camat itu membantu tugas pemerintah daerah di kota kabupaten.  maka, sudah seharusnya tugas-tugas  untuk  kecamatan harus diserahkan langsung, tidak boleh  diambil alih oleh dinas. (Gia)