Komisi B DPRD SBT Gelar Rapat Kerja Bersama Seluruh Mitra

Bula, dprdserambagiantimur.go.id — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menggelar rapat kerja (raker)gabungan bersama semua mitra. Raker itu untuk membahas kesiapan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.

Rapat yang diselenggarakan di ruang internal DPRD SBT , pada Kamis (11/3/2021) ini  dinilai penting karena memasuki triwulan pertama tahun 2021, realisasi APBD tahun anggaran 2021 masih menemui sejumlah kendala.

Ketua komisi B DPRD SBT, Ismail Rumbalifar yang ditemui usai raker mengatakan,  hasil pembahasan dalam raker itu ditemukan salah satu persoalan yang menjadi kendala realisasi APBD disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Yakni,  Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan SK penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang hingga kini belum dikeluarkan oleh pemerintah daerah lewat Badan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah”. Jelasnya

Lebih lanjut Rumbalifar mengungkapkan kemungkinan besar semua OPD mitra komisi B  belum bisa melakukan realisasi anggaran untuk tahun 2021. Hal itu terjadi karena adanya perubahan sistem lama ke sistem baru. Sebelumnya sistem lama yang digunakan adalah Sistem Informasi Managemen Keuangan Daerah (SIMDA), sementara sistem baru yang akan diterapkan adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Menurutnya hal tersebut diungkapkan langsung oleh pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah SBT. “Mungkin dalam waktu dekat ini sudah terealisasi sehingga dinas-dinas sudah melakukan pencairan dan kegiatan-kegiatan dinas bisa jalan sehingga apa yang menjadi tujuan rapat tadi bisa terealisasi,”harap Rumbalifar.

Selain  itu, dalam raker tersebut komisi B DPRD SBT juga membahas   Surat Edaran Nomor SE 2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2021, Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.

Dalam SE menteri Keuangan itu disebutkan tentang dukungan pendanaan sebesar 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam rangka penanganan COVID-19 dan untuk pemulihan ekonomi. Sementara untuk bidang kesehatan termasuk penanganan pandemi Covid-19, sarana dan prasarana kesehatan dan digitalisasi pelayanan kesehatan dan untuk perlindungan sosial dialokasi dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun anggaran 2021 sebesar 30 persen. Selain mengatur tentang alokasi anggaran Covid-19, SE menteri itu menyebut tentang sanksi bagi daerah yang tidak mengalokasikan anggaran untuk penanganan dan pemulihan COVID-19.

“Menurut saya untuk pemulihan ekonomi itu tidak masalah. Kemudian yang 8 persen ini juga kemarin APBD kita sudah aloksikan 8 persen dari total DAU kita ke kesehatan,”ujar politisi partai Golkar ini.

Dijelaskan, meskipun ada penyesuaian penggunaan angaran (refocusing) karena dialokasikan untuk dukungan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemic Covid-19 ini namun anggaran dari DAU itu tidak dikembalikan ke pemerintah pusat seperti yang terjadi pada tahun 2020 lalu.

“Artinya pasti memang ada pemotongan untuk vaksin dan lain-lain tapi ini cuma peralihan anggaran saja, bukan pengembalian ke pusat. Pos anggaran itu hanya dialihkan ke yang dimaksud dalam PMK 17 dan surat edaran menteri keuangan nomor 2. Jadi tidak ada pemotongan dan tidak ada pengembalian cuma peralihan saja, untuk biaya vaksin, biaya kesehatan dan biaya tim medis dan pemulihan ekonomi Covid-19,”jelas dia.

Rapat kerja tersebut dipimpin oleh wakil ketua Komisi B, Zainudin Noval Rumuar yang didampingi ketua komisi Ismail Rumbalifar dan sejumlah anggota antara lain, Husin Rumadan, H. Latif Suin dan Wa Muhaya. Sementara  itu OPD mitra yang hadir terdiri dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, dinas Pariwisata, dinas Komunikasi dan Informatika, dinas Ketahanan Pangan, dinas Perikanan, dinas PTSP, Bagian Unit Layanan Pengadan Barang dan Jasa dan dinas Pertanian. (Gia)