Ketua DPRD SBT, Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi

Bula, dprdserambagiantimur.go.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Seram Bagian Timur (SBT) Noaf Rumau, turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantas Korupsi Terintegrasi bersama KPK. Kegiatan dilaksanakan di Aula lantai 7 kantor Gubernur Provinsi Maluku pada, Kamis (04/11/2021).

Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail,  wakil ketua KPK Nurul Ghufron, Diriktur Koorsup Wilayah I KPK Brigjen. Pol. Didik Wijanarko, Kapolda Maluku Irjen. Pol. Refdi Andri, Kajati Maluku Undang Mugopal, Plh Sekda Maluku Sadli Le, serta Bupati/Walikota se-Maluku dan Ketua DPRD se-Maluku.

Dari pantauan, ketua DPRD SBT, Noaf Rumau turut menandatangani Komitmen bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah di Wilayah Maluku.  Selain itu, terlihat bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas juga turut membubuhkan tandatangannya pada  papan tersebut. Penandatangan itu merupakan  komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Diketahui terdapat 6 poin dalam komitmen bersama tersebut. Pertama; mengimplementasikan pencegahan korupsi  dan perbaikan tatakelola pada areal perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan oleh APBD, manajemen ASN, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah  serta tatakelola keuangan desa

Kedua; Mengoptimalkan upaya peningkatan pendapatan pajak daerah melalui penggalian potensi  dan pengembangan inovasi pajak. ketiga; mengoptimalkan penatausahaan, pengamanan dan penyelesaian permasalahan barang milik daerah melalui program sertipikasi, penertiban dan pemulihan aset daerah. Serta mengembalikan semua aset  negara/daerah segera setelah selesai menjabat sesuai aturan yang berlaku.

Keempat;  Mengimplementasikan seluruh program  penanganan pandemi Covid-19 secara akuntabel dan terhindar dari praktik korupsi. Kelima; Mengimplementasikan program pendidikan  Antikorupsi  pada setiap jenjang pendidikan. Keenam; Mengimplementasikan seluruh rencana aksi program pemberantasan korupsi  terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Sekedar diketahui, sebelum membuka dengan resmi Rakor tersebut, Murad Ismail pada sambutannya mengatakan fenomena korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime), sehingga jika tidak diatasi dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan public terhadap hukum dan penyelengara negara

Selain itu, pada kesempatan yang sama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengingatkan bahwa musuh Gubernur bukan KPK,”olehnya itu apabila KPK hadir janganlah takut”, ucap Ghufron

Ghufron mengatakan yang menjadi musuh KPK adalah Koruptor yang merajalela di Wilayah Indonesia, untuk itu Ia mengajak Gubernur dan Kepala Daerahnya dapat bekerjasama memberantas korupsi, (RA)