Ketua DPRD SBT Berharap Keliobas Hadiri Paripurna Penetapan APBD 2021

Bula, dprdserambagiantimur.go.id  — Rapat Paripurna penetapan dan pengesahan APBD 2021 direncanakan digelar  pada Senin 28 Desember 2020. Untuk itu, kehadiran bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas dalam pelaksanaan rapat istimewa tersebut sangat diharapkan.

Pernyataan itu disampaikan oleh ketua DPRD SBT Noaf Rumau pada, Sabtu (26/12/2020) di Bula.  Ia menegaskan rapat ini dapat dilaksanakan jika bupati bersedia untuk menghadiri rapat dimaksud

Sudah dijadwalkan tanggal 28 dengan harapan bupati  dapat hadir,  dan harus hadir karena ini kewajiban pemerintah daerah dan DPRD”, tegasnya

Rumau menegaskan apabila  bupati tidak hadir pada jadwal yang telah ditetapkan, maka Ia memastikan rapat paripurna  dalam rangka penetapan  APBD 2021 ini terpaksa harus kembali ditunda.

 “Kita sebenarnya sudah mengagendakan rapat paripurna persetujuan,, tetapi dalam hal ini mesti saudara bupati hadir, karena ada dua hal yang menuntut kehadiran  bupati yang tidak dapat diwakilkan”, ucap Rumau

Ia berharap, untuk sementara Keliobas harus meninggalkan segala urusan lain untuk bisa menghadiri rapat paripurna tersebut,  karena  pembahasan ditingkat DPRD telah selesai. “kita hanya menunggu pemerintah daerah saja”, jelasnya

Foto : Ruang Rapat Paripurna DPRD SBT

Kehadiran Keliobas dalam paripurna istimewa tersebut dinilai penting, karena berita acara penetapan dan persetujuan rancangan peraturan APBD tahun 2021 harus ditandatangani oleh pihak  pemerintah daerah dalam hal ini bupati, tim anggaran, dan unsur pimpinan DPRD.

Untuk diketahui, sebelumnya  badan anggaran DPRD  dan badan anggaran pemerintah daerah SBT telah menyelesaikan pembahasan APBD 2021, mulai dari pembahasan  KUA PPAS  hingga rancangan APBD 2021.

Saat pembahasan KUA dan PPAS APBD 2021 beberapa waktu lalu,  pemerintah daerah SBT menargetkan pendapatan asli  daearah  hanya 11 Milyar Rupiah. Angka tersebut sontak menjadi bahan pertimbangan dan penolakan  di DPRD.

DPRD menilai angka tersebut terlalu kecil dan  tidak sesuai dengan besarnya potensi yang ada di daerah yang bertajuk Ita Wotu Nusa ini.

 “di SBT ini memiliki potensi  besar seperti perikanan, pertanian, kehutanan, perminyakan dan lainnya, lalu fungsi para pimpinan OPD itu apa, kalau tidak membantu peningkatan pendapatan asli daerah”,  ungkap Rumau

Dasar itulah, kata Rumau, DPRD SBT mendorong pemerintah daerah agar  rencana pendapatan asli daerah ditigkatkan menjadi 16 Milyar Rupiah,  hal tersebut telah disetujui oleh badan anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD SBT. (Gia)