Hingga Kini Masih Nol Persen Serapan DAK SBT, Kelian Semprot Pemkab SBT

Arobi Kelian, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten SBT.** Foto/Im

Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang masih Nol persen dari Pemerintah Kabupaten SBT, mendapat reaksi keras Komisi C DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBT). Arobi Kelian, ketua komisi C DPRD kabupaten SBT meminta Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten SBT serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja lebih serius dan proaktif dalam membangun daerah, Selasa (30/07/2018).

Ditemui Senin (30/07/08) kemarin di ruang kerjanya, Arobi mengatakan sejak akhir Mei 2018, penyerapan dana alokasi khusus (DAK) Pemerintah Kabupaten SBT masih Nol Persen (%).

“Ini kan fatal, kejadian ini terjadi dikarenakan tidak adanya ketegasan dari pemerintah untuk menindak tegas kepada OPD yang tidak optimal dalam penyerapan dana DAK sehingga mengakibatkan rakyatlah yang akan kembali menjadi korban,” Ucap Kelian.

Hal tersebut dikatakan Kelian, soal dana DAK yang juga bukan saja menjadi persoalan hari ini sudah tiga tahun berturut-turut dana DAK di Kabupaten SBT bermasalah. Masalahnya realisasi anggaran tahap-tahap itu tidak di realisasikan dan kemudian berdampak terhadap tidak bisanya mencairkan anggara tersubut.

“Terhadap teknis tidak bisanya mencairkan anggaran yang di selenggarakan oleh APBN oleh negara kepada kita di daerah sini terpaksa kita kembalikan istilanya di kembalika hanya karna kita tidak tepati waktu laporan tahap-tahap realisasinya atau resapannya itu kemudian sesuai ketentuan keputusan mentri keuangan itu tidak bisa di cairkan,” pungkas Kelian.

Lanjutnya, Sehingga waktu yang sudah di atur tersebut, sayangnya tiga tahun berturut-turut. Dikatakanya, jika hal ini satu tahun sudah pernah maka hal tersebut sudah menjadi pengalaman. Jika sudah di rubah dampak yang tidak di inginkan ini istilahnya kita masyarakat di Kabupaten SBT tidak lagi susah.

“Karena uangnya di kembalikan untuk itu saya menyarankan agar kami selaku fungsi pengawasan kami tunggu moment yang tepat untuk kami sampaikan di paripurna DPR nantinya, dan harus mengambil sikap untuk menyelidiki ini karena ini berdampak luas terhadap ekonomi di Kabupaten SBT,” tegas Kelian.

Ditambahkanya, tahun 2016 terjadi dan tahun 2017 terjadi tahun ini tentu bahwa bisa ratusan milyar di kembalikan karna keterlambatan realisasi.

“Misalnya anggaran itu bulan desember di transfer dari pusat ke daerah itu nol persen di posisi kita sudah masuk bulan ke delapan kita sudah sebagai anak negeri yang lahir dan besar di negri ini saya sangat sayangkan dengan begitu banyak kita kembalikan uang ke negara padahal negara mempunyai perhatian serius terhadap kita,” kata Kelian.**