GMNI SBT Minta Pemerintah SBT Kembali Menelaah Aktivitas Konservasi di Pulau Koon Garogos

Irwan Derlean, ketua GMNI cabang SBT

Bula, –  Ketua Umum Gerakan Mahasiwa Nasional Indoensia (GMNI) Cabang Seram Bagian Timur (SBT) meminta pemerintah Kabupan SBT kembali menelaah aktivitas  konservasi yang tengah dilaksanakan di pulau Koon Garogos, Desa Kataloka. Pasalnya,  beberapa tahun terakhir keresahan masyarakat setempat mulai nampak terlihat dengan sulitnya mencari nafkah. Masyarakat di seputar pulau Koon selama ini (jauh sebelum konservasi) penghasilan utamanya bersumber dari laut (nelayan).

“Kon Garogos jauh dari pantauan pemerintah daerah saat ini dengan berbagai pertimbangan tentunya. Namun kita dan pemerintah begitu jatu cinta dengan sebuh label “conservasi” ini,” tegas Irwan Derlean Ketum GMNI Cabang SBT kepada wartawan mediamaluku.com, Minggu (07/01).

Derlean menyatakan, berdasarkan sumber terpercaya yakni masyarakat setempat (warga seputar pulau Koon Garogos) telah dilakukan kembali pemasangan sasi adat (ngam : bahasa dearah) yang disponsori penuh oleh salah satu yayasan internasional, WWF Indonesia.  Dikatakan, WWF Indonesia sudah lebih dari 10 tahun di sana namun tampak masyarkat hingga kini biasa-biasa saja bahkan lebih dari itu, hampir kehilangan sumber mata pencaharian sebagai nelayan.

“Lagi pemasangan sasi (ngam) dengan tujuan membatasi segala aktifitas penduduk dalam melakukan aktifitas pencaharian untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehari-hari,” tegas Derlean.

Dijelaskan, Kon Garogos berbeda Jauh dgn pulau Gorom dan yang lain. Daerah tercetusnya Festival Kataloka yang super hebat itu, tidak punya Gunung. Luas daratan kurang  lebih 100 m dan Panjang berkisar 1 k.  Mata pencaharian satu-satunya adalah melaut. Dengan melaut inilah mereka bisa mempertahankan kehidupan mereka. Sebagian dari hasil  melaut itulah mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka walapun kadang hanya sebatas tingkat dasar.

Kehidupan masyarakat di Garogos sedari ratusan tahun tampa mengharapkan ibah dari Orang lain dalam hal ini Pemerintah Daerah. Namun Ironisnya dari kondisi yang ada,  datanglah sebuah yayasan asing dengan sebuah misi suci pelestarian kemudian kerja sama dengan pemerintah desa Kataloka dalam hal ini Raja Kataloka Untuk melakukan  Pengontrakan dengan dali Konservasi.

Moment saat Ngam (sasi) dilaksanakan

“Dalam jangka waktu suda 10 tahun lebih mereka melakukan aktifitas pengontrakan di wilaya Koon, namun apa yang terjadi ? malah kondisi masyarakat semakin memburuk disebabkan karena pembatasan aktivitas masyarakat mencari nafkah hidup,” endusnya.

Menutup keterangannya, Derlean menegaskan, penepatan kata Konservasi menurut pihaknya tidak tepat dengan realitas di lapangan. “Bukankah Kata Konservasi hanya mengacu pada perlindungan atau melindungi ? catat, bukan melarang hingga berjung pada keresahan masyarakat asli sana,” tekan Derlean menutupi keterangannya.

Sementara itu, Pihak WWF Indoensia untuk SBT dalam hal ini koordinator, Vito Wattimena yang dihubungi media ini belum tersambung. Redaksi melalui reporter yang bertugas di SBT mencoba menghubungi mengalami kesulitan jaringan dan jangkauan.

Untuk diketahui, pemerintah menegaskan adanya aturan yang tegas dan melindungi keberlangsungan lingkungan, melalui Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 27 tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Peraturan ini memastikan adanya kewajiban pembuatan zonasi pada suatu wilayah atau daerah, yang menata perairan dan pesisir sebelum dimanfaatkan.

Namun, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengharuskan adanya pengaturan yang memungkinkan adanya perhatian terhadap hak-hak tradisional masyarakat lokal setempat, pengembangan investasi atas potensi kekayaan yang ada untuk pembangunan ekonomi masyarakat, serta konservasi yang memastikan tidak membunuh mata pencaharian utama masyarakat tersebut.*** (webb)