DPRD SBT Gelar Rapat Gabungan Bahas Status Lahan Bandara Kufar

Bula, dprdserambagiantimur.go.id – DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menggelar rapat  gabungan komisi bersama dinas terkait,  guna membahas status lahan bandara Kufar, yang  hingga saat ini belum jelas legaliatas kepemilikian (Sertifikat) atas lahan seluas 500 Hektar itu.

Penerbitan surat ukur maupun sertifikat yang belum terealisasi itu, menjadi tandatanya bagi sejumlah anggota legislative (aleg) yang hadir dalam rapat tersebut. Pasalnya untuk menambah perpanjangan runway dan runway strip serta infrastruktur pendukung  lainnya, harus ada bukti legalitas kepemilikan lahan, agar tidak menimbulkan masalah  dengan warga setempat yang memiliki lahan di areal bandara.

Permaslahan status lahan tersebut, oleh kepala Bandara Kufar, SBT, Januar Yahya Ramme yang hadir dalam kesempatan itu menjelaskan, pihaknya tidak dapat melakukan lebih terkait perluasan areal bandara, pasalnya surat-surat yang diperoleh dari pemerintah daerah belum lengkap.

“Lahan sebesar itu datanya cuma beberapa lembar ini saja, surat pelepasan hak dari masyarakat,  disposisi dari bupati SBT Abdullah Vanath, dan penyerahan hibah dari bupati Abdul Mukti Keliobas, itu saja”, ucap Yahya

Menurut kepala bandara ini, kementerian menolak masterplan yang diajukan oleh bandara kufar. Penolakan tersebut disebabkan surat-surat belum memenuhi persyaratan. Dirinya mencontohkan dalam surat hibah dari masyarakat hanya menjelaskan luas dan panjang lahan, namun tidak disertai dengan titik koodinat atau batas ukur.

Selain status lahan, Yahya juga menyarankan agar  secepatnya Bandara Kufar harus terlepas dari Bandara Banda Naira, karena selama  operasionalnya masih di bawah Bandara Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, maka sulit untuk dilakukan pengembangan bandara.

Menyoal legalitas kepemilikan lahan bandara Kufar, kepala badan pertanahan SBT Herriyanto Aritonang mengatakan, untuk Surat Ukur belum pernah diterbitkan. Namun sebelumnya, pihaknya pernah melakukan pengukuran. ”Tapi karena luas lahan yang diusulkan pada saat itu kurang lebih lima ratus hektar, makanya kewenangan pengukuran itu  ada pada provinsi”, jelasnya

Selain itu, dirinya juga menjelaskan soal status kawasan, menurutnya status di luar kawasan yang dapat diterbitkan sertifikat hanya  seluas 238 Hektar, sehingga dirinya meminta pertimbangan DPRD untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, baik status kawasan, status fisik maupun alas hak atas lahan tersebut.

Rapat gabungan komisi bersama dinas terkait yang dipimpin oleh Ketua DPRD SBT, Noaf Rumau pada, Jumat (29/10/2021) itu, ditutup dengan dua kesimpulan. Pertama, DPRD merekomendasikan kepada  kepala dinas perhubungan (Ramli Kilwarani,red) agar segera berkoordinasi dengan  badan pertanahan, untuk melakukan pengukuran ulang dan menentukan titik koodinat lahan bandara agar dapat diterbitkan sertifikasi lahan.

Proses pengukuran guna menerbitkan sertifikat lahan ini dinilai sangat penting bagi DPRD, karena selain menghindari adanya sengketa lahan oleh warga adat dikemudia hari, sertifikat tersebut juga dapat dijadikan sebagai syarat pengajuan anggaran ke kementerian perhubungan terakait perluasan lahan bandara.

Kesimpulan kedua, DPRD mendorong dinas perhubungan dan pihak bandara agar menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan pelepasan bandara Kufar dari Bandara Banda Naira. (RA)