Bupati Mukti Hadiri Upacara Adat Pelantikan Raja di Negeri Kian Darat SBT

Bula,dprd-serambagiantimur. go. id – Abdul Razak Weulartafella kembali menjabat sebagai raja negeri Kiandarat Kecamatan Kiandarat, Kabupaten Seram Bagian Timur, setelah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas di depan keraton raja negeri kiandarat, Kamis (15/02).

Sebelum Raja Negeri Kiandarat di lantik secara pemerintahan, terlebih dahulu di kukuhkan secara adat oleh petua adat di negeri tersebut, dan iringi seremonial tarian-tarian adat di negeri sejarah itu. Momentumnya pun tidak kalah adat dan budaya serta kekhidmatannya.

“Secara konstitusional, pelantikan ini menandakan negeri Kiandarat sudah memiliki pemerintahan baru yang sah untuk selanjutnya melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” tandas bupati.

Bupati yakin dengan berbekal pengalaman yang dimiliki, Abdul Razak Weulartafella mampu mengemban dan melanjutkan tugas pemerintahan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat di negeri Kiandarat.

“Maknai tugas sebagai amanah suci, terus berkoordinasi dengan perangkat rumah dan semua unsur di tingkat negeri, lakukan penguatan dalam segala aspek agar dapat meningkatkan ketahanan negeri, jadilah perlopor pembangunan harmonisasi di negeri dan antar negeri bertetangga,” pesan bupati diiringi harapan agar semua masalah dinegeri dapat menyelesaikan melalui pendekatan musyawarah untuk mufakat.

Diharapkan Bupati, raja negeri kiandarat bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan, serta mampu menempatkan diri sebagai pemimpin yang sejati dan panutan bagi masyarakat, jujur, adil, arif dan bijaksana, serta mampu merangkul semua elemen masyarakat yang ada di Negeri Kiandarat.

“Saya minta agar saudara A. R Weulartafella bisa bergandengan tangan dan berkoordinasi bersama Saniri Negeri dan lembaga masyarakat lainnya, harus melibatkan seluruh masyarakat dalam berbagai proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa hidup dalam kerangka kesejahteraan,”pinta Keliobas.

Sementara itu, Nuzul Rumain salah satu Anggota DPRD Kabupaten SBT, Fraksi PKB yang hadir dalam kegiatan tersebut saat di wawancarai wartawan berharap, masalah adat tidak ditunggangi oleh kepentingan politik dalam bentuk apapun. Dia berharap, raja yang lahir melalui proses dan mekanisme yang benar dan sesuai dengan aturan.

Diharapkan Rumain, yang paling penting dalam pelaksanaan tugas di Negeri Kiandarat adalah mengelola keuangan baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD)) dengan baik, memberdayakan masyarakat sesuai dengan program yang disepakati bersama, terutama dalam bidang ekonomi sesuai dengan SDM yang tersedia untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat.*