Ahmad Voth Anggota DPRD Apresiasi Kinerja Disduk Capil SBT

Ahmad Voth, Anggota DPRD Kabupaten SBT
Apresiasi Kinerja Disduk Capil SBT

Bula, dprd-serambagiantimur.go.id –  Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), mengapresiasi kinerja Kadisduk Capil Kabupaten SBT dalam melayani masyarakat untuk kepengurusan data kependudukan.

Hal ini disampaikan oleh Ahmad Voth kepada dprd-serambagiantimur.go.id Kamis, (05/7/2018). Voth mengatakan bahwa Kadisduk Capil, Sidik Rumalowak sangat sigap dalam melayani masyarakat dalam kepengurusan data kependudukan.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa pak kadis mengintruksikan kepada bawahannya untuk sigap dalam melayani masyarakat yang mengurus data kependudukannya,” ujarnya.

Lelaki berperawakan gagah ini juga menambahkan bahwa dirinya sebagai salah satu anggota legislatif Kabupaten SBT sangat mengapresiasi Disduk Capil dibawah kepemimpinan Sidik Rumalowak.

“Saya mengapresiasi Pak Sidik sebagai pemimpin yang memang mengedepankan pelayanan prima bagi masyarakat,” tambahnya.

Foto : Kadis Capil SBT Sidik Rumalowak
Saat memberikan pelayanan kepada masyarakat

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten SBT, Sidik Rumalowak mengatakan, salah satu penghambat lambatnya proses pembuatan e-KTP adalah perekaman data yang tidak akurat. Untuk itu, warga diminta memberikan data yang benar saat melakukan perekaman e-KTP.

Rumalowak mengatakan, persoalan blanko e-KTP sudah tak jadi kendala, karena ketersediaannya sudah dijamin oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun yang jadi kendala adalah perekaman data yang tidak akurat, terutama yang datanya ganda. Jangan sampai datanya ganda.

“Masyarakat jujur saja datanya. Kalau datanya jujur, itu e-KTP langsung jadi hari itu juga. Asal datanya terjamin. Kalau masyarakat bohong, makan prosesnya akan lama,” kata Rumalowak saat berbincang dengan masyarakat yang sedang melakukan perekaman yang di himpun media ini, Kamis (05/07).

Rumalowak menjelaskan, jika warga yang mau membuat e-KTP, ternyata dia sudah pernah melakukan perekaman e-KTP sebelumnya di daerah lain, maka salah satu datanya terpaksa dihapus. Hal inilah yang membuat proses pembuatan e-KTP menjadi lama.

“Jika duplikat record, maka kewenangan menghapus datanya itu bukan di kita lagi, tapi di pusat, di Kemendagrinya. Karena sudah online sekarang, sehingga datanya mereka yang uji,” kata Rumalowak.

“Kalau datanya tunggal, itu setelah proses kira-kira satu jam, sudah bisa langsung dicetak, Jadi masyarakat hari itu merekam hari itu juga bisa diambil, atau besoknya juga bisa,” tambah Rumalowak menutupi keteranganya.**