Seluruh Fraksi di DPRD SBT Setujui Perubahan APBD 2020

Bula,  dprdserambagiantimur.go.id – Seluruh fraksi di DPRD kabupaten Seram Bagian Timur, menyatakan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah (Perda), tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun anggaran 2020 menjadi peraturan daerah.

Persetujuan tersebut disampaikan oleh masing-masing fraksi pada saat rapat paripurna ke-11 masa persidangan ketiga tahun sidang 2020, yang dilaksanakan pada Rabu (30/09/2020). Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil ketua I DPRD SBT, Agil Rumakat.

Baca selanjutnya… “Seluruh Fraksi di DPRD SBT Setujui Perubahan APBD 2020”

DPRD SBT Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi

Bula, dprdserambagiantimur.go.id – DPRD  Kabupaten Seram Bagian Timur melaksanakan rapat paripurna ke-7 masa persidangan ketiga tahun sidang 2020,  tentang penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi,  pada Senin (28/09/2020)

Selain itu, rapat tersebut juga membahas tentang persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun  2019.

Hadir pada rapat itu, ketua DPRD SBT Noaf Rumau, Pjs Bupati SBT Hadi Sulaiman, wakil ketua Agil Rumakat dan Ahmad Voth,  para anggota DPRD SBT, Sekda Syarif Makmur, Kepala Kejaksaan Negeri,   ketua pengadilan negeri dan pengadilan agama Dataran Hunimoa, sejumlah SKPD di lingkup pemkab SBT serta undangan lainnya

Terpantau, usai membuka rapat tersebut, wakil ketua Ahmad Voth mengucapkan selamat dan sukses kepada Hadi Sulaiman yang telah dilantik menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Seram Bagian Timur.

Foto : Wakil Ketua II, Ahmad Voth

“DPRD berharap  bapak senantiasa bersikap profesional  dan betul-betul fokus dalam  menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan”, ucap Voth

Lebih lanjut Ia menegaskan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara, maka Pjs bupati harus menjunjung tinggi dan menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan  kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Terkait agenda rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi dan persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksaan APBD tahun 2019 tersebut, merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna ke-6, masa persidangan ketiga tahun sidang 2020.

Lebih lanjut dijelaskan, sebagai implementasi pelaksanaan kewenangan DPRD dalam membentuk peraturan daerah, melakukan pengkajian, penelitian dan pegawasan serta pembahasan terhadap draf rancangan peraturan daerah  yang telah diajukan oleh bupati.

Sehingga dalam rapat paripurna ini, DPRD  akan mengambil persetujuan terhadap  rancanagan peraturan daeran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD, yang diawali dengan pandangan  akhir dari masing-masing fraksi.

Dari pantauan  media ini, penyampaian akhir fraksi diawali oleh fraksi PKS, yang dibacakan oleh Hasan Day, selanjutnya  Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Ismail Rumbalifar, kemudian penyampaian oleh ketua fraksi Gerindra, Costansius Kolatfeka.

Selanjutnya penyampaian pandangan akhir oleh ketua fraksi PDIP, Abdul Azis Yanlua, Ketua Fraksi PAN, Halaludin Sagey, dilanjutkan pembacaan oleh ketua fraksi NKRI, Munawir Kubal dan ditutup oleh Fraksi PDN, yang dibacakan oleh Fathul Kwairumaratu.

Terhadap Penyampaian pandangan akhir dari masing-masing fraksi tersebut, semuanya setujuh tentang pertanggungjawaban  APBD kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2019 menjadi peraturan daerah.

Setelah persetujuan tersebut, dilanjutkan dengan pemberian penomoran terhadap surat keputusan dewan perwakilan rakyat daerah oleh sekretaris daerah DPRD kabupaten Seram Bagian Timur.

Foto : Pjs Bupati Hadi Sulaiman

Rapat paripurna ditutup usai sambutan Pjs Bupati SBT, Hadi Sulaiman dan penandatangan berita acara persetujuan bersama rancangan peraturan daerah  tentang pertanggungjawban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 oleh Pjs Bupati dan unsur pimpinan DPRD SBT.(Gia)

DPRD SBT Gelar Rapat Gabungan Membahas Tuntutan Warga Kiandarat

Bula, dprdserambagiantimur.go.id – DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur melaksanakan rapat gabungan, bersama Tokoh adat dan tokoh pemuda, Polres SBT, serta sejumlah perwakilan warga Kiandarat lainnya, pada  Sabtu  (26/9/2020)

Rapat yang digelar diruang internal DPRD SBT ini, guna membahas tuntutan  warga kiandarat yang melakukan aksi demo beberapa waktu lalu, yang mana mereka meminta pertanggungjawaban pernyataan Ketua Komisi A, Umar Gazam di salah satu media.

Hadir pada rapat tersebut, Ketua DPRD SBT Noaf Rumau, Wakil Ketua dua, Ahmad Voth, Ketua Komisi A Umr Gazam dan sejumlah anggota DPRD lainnya.

Selain itu,  turut hadir juga Kapolres SBT AKBP Andre Sukendar, Kepala Reskrim Labeli, Camat Kiandarat, Ketua KNPI dan Ketua Pemuda serta tokoh adat Kiandarat.

Pantauan media ini, usai ketua DPRD SBT, Noaf Rumau membuka rapat tersebut, forum rapat itu mulai ramai dengan berbagai intrupsi, baik dari anggota DPRD maupun dari tokoh pemuda dan para demonstran. Mereka keberatan untuk melanjutkan rapat, pasalnya Raja dan beberapa saneri negeri Kiandarat tidak hadir.

Salah satu anggota DPRD SBT asal partai PDIP, Abdul Azis Yanlua, dalam mengawali sarannya  mengatakan, rapat penyelesaian masalah ini tidak dapat dilanjutkan, mengingat pihak-pihak terkait tidak semuanya hadir.

Foto : Anggota DPRD SBT Abdul Azis Yanlua (Mengenakan Kemeja Berwana Putih)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh beberapa anggota DPRD serta ketua KNPI dan Ketua Pemuda Kiandarat. Namun pimpinan Aksi Latif Wadjo berpendapat lain.

Menurut Wadjo, rapat itu digelar bukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan untuk mencari solusi. Dirinya mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan  harus dilakukan di kecamatan Kiandarat

Untuk meredam agar permasalahan tidak meluas, Kapolres SBT, AKBP Andre Sukendar juga turut menyampaikan pendapatnya dalam rapat tersebut mengatakan, apabila rapat dapat diselesaikan tanpa raja dan saneri negeri Kiandarat dan juga dapat dipertanggungjawabkan, maka boleh dilaksanakan.

Foto : Kapolres SBT, AKBP Andre Sukendar

Namun, kata Sukendar, apabila memandang perlu untuk kehadiran pihak-pihak inti yang terkait dengan permaslahan tersebut, maka sebaiknya rapat ini ditunda.

Ia juga berharap kepada warga Kiandarat, agar bersabar menunggu rapat berikutnya, dirinya mengingatkan jangan sampai keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu, sehingga mengakibatkan gangguan kamtibmas.

Foto : Ketua dan Wakil II DPRD SBT

Dengan berbagai masukan tersebut, Ketua DPRD SBT, Noaf Rumau memutuskan menunda rapat. Ia mengatakan setelah berkoordinasi dengan Raja dan para Saneri negeri Kiandarat,  DPRD akan kembali menyurati pihak-pihak terkait untuk menggelar rapat berikutnya (Gia)